Sarasehan Alumni FHUKSW 2010

December 5, 2010 Leave a comment

Hari ini sedang diselenggarakan kegiatan Sarasehan: “Pengembangan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Alumni & FH UKSW: Komitmen dan Tanggung Jawab Bersama”
– Kebutuhan dan Keinginan Bersama
– Pernyataan Bersama
– Nota Kesepaham
– Satgas Aksi
Tempat : Hotel Le Beringin Salatiga
Waktu : 5 Desember 2010 Pukul 12.00 – Selesai

Dimohon teman-teman dapat turut serta memberikan kontribusi yang positif.
Terimakasih Banyak.

Categories: Uncategorized

Pencuri Nasabah BCA Berteknologi Canggih, Uang Hilang Tiap 20 Detik

January 20, 2010 Leave a comment

Pencuri uang nasabah BCA diduga memiliki jaringan atau peralatan canggih. Uang seorang nasabah hilang setiap 20 detik dan itu dari sejumlah ATM yang tersebar di Bali secara simultan.

Seorang nasabah BCA Kuta yang tidak mau disebut namanya menceritakan kepada detikcom, Rabu (20/1/2010). Setelah uangnya hilang dia minta penjelasan ke BCA kapan dan bagaimana uangnya hilang.

Dari pelacakan BCA hari Senin (18/1/2010), pada Sabtu (16/1/2010) dia kehilangan Rp 75 juta. Rinciannya, 1 transaksi Rp 5 juta, 6 transaksi masing-masing Rp 10 juta dan 5 transaksi masing-masing Rp 2 juta, total Rp 75 juta.

Pada Minggu (17/1/2010) kembali dia kehilangan uang Rp 70 juta, sebuah transaksi bahkan terjadi pukul 04.00 Wita dini hari. Transaksi tercatat di sejumlah ATM seperti di Waterboom Kartika Plaza, Glory Restaurant dan Teuku Umar.

“Setiap transaksi terjadi dalam jeda 20 detik tapi di sejumlah ATM yang tersebar itu sekaligus. Cepat sekali berpindahnya, Mas. Saya ragu pelaku sungguh ada di depan ATM,” kata korban yang sudah mengadukan kasusnya ke polisi ini.

Dia menjelaskan dia memakai kartu ATM BCA Platinum dengan limit pengambilan uang Rp 75 juta per hari. Kartu ini juga masuk dalam jaringan Cirrus. Dia pun selalu memakai mobile banking dan tidak pernah memakai ATM.

Sementara transaksi misterius itu tercatat sebagai transaksi ATM Interchange atau transfer non tunai. Bahkan ada transaksi dengan jumlah ganjil yaitu Rp 9.827.520.

“Apa uang saya diambil dalam US Dollar? Jadi angka rupiahnya aneh,” kata dia.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20100120/tpl-pencuri-nasabah-bca-berteknologi-can-51911aa.html. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2010, 17:14 WIB

*Mengingat kasus real di atas hampir menyerupai kasus posisi yang digunakan dalam Kompetisi Moot Court Unika Atma Jaya Tingkat Nasional 2010 (dimana MCC FH UKSW turut berpartisipasi di dalamnya), maka diharapkan teman-teman dapat menyumbangkan tulisan atau komentar terhadap kasus real ini.

Categories: Artikel

Cuplikan Buku “Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century”

December 29, 2009 2 comments

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan…. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI. Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar. Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?
Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009). Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta. Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapaimaskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral. Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum
pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur
Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.

Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center. Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?
Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan. Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri.

Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.

Artikel diunduh dari inilah.com pada 29 Desember 2009 pukul 21.07 WIB.

Categories: Artikel

Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat

December 15, 2009 Leave a comment

1. Kurikulum Nasional (Khusus) 1993 (Kep. Mendikbud 17/1993) mensyarakatkan adanya matakuliah “kemahiran hukum”
(legal skills) dalam kurikulum semua fakultas hukum. Tujuannya adalah agar lulusan dibekali dengan “kesiapan kerja”
yang lebih baik. (Bandingkan pula dengan CLE-Pendidikan Hukum Klinik yang di UNPAD dijadikan proyek percontohan
dengan Kep. Dikti No. 30/1983).

2. Seorang sarjana hukum yang akan mempergunakan pengetahuannya dalam masyarakat harus mempunyai
“kemahiran analisa” (analytical skills). Ketidakmampuan secara cermat menganalisa suatu kasus hukum, adalah keluhan
umum yang diajukan terhadap lulusan (baru) fakultas hukum. Kritik masyarat tentang “tidak siap-kerja” para lulusan
fakultas hukum, berintikan keinginan kantor-kantor hukum untuk menerima bekerja lulusan yang mampu mempergunakan
“wawasan ilmu pengetahuan hukum” secara profesional analitis dalam kasus (-kasus) yang dihadapinya.

3. Dalam organisasi fakultas hukum telah disarankan adanya “laboratorium hukum” (Lab-Hukum). Tugas Lab-Hukum
adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen)
menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan
dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut. Memasukan Lab-Hukum dalam “struktur organisasi”
fakultas hukum adalah dengan tujuan memudahkan perolehan dana dan pertanggungjawabannya (terutama untuk PTN).

4. Lab-Hukum yang disarankan adalah:
4.1. Unit latihan berlitigasi (sebagai hakim, jaksa, dan advokat)
4.2. Unit latihan non-litigasi (kemahiran bernegosiasi, menyusun kontrak, dan menyusun peraturan perundang-undangan);
4.3. Unit bantuan hukum untuk orang miskin (legal aid; melatih “social responsibility”).
Dalam perjalanan diskusi, maka ketiga unit ini ditambah dengan:
4.4 Unit latihan penulisan hukum (persiapan “legal memorandum” dan skripsi);
4.5 Unit pengajaran bahasa (Indonesia dan Inggris serta bahasa asing lainya).

5. Dalam makalah saya sepuluh tahun yang lalu, yaitu tahun 1994 (penataran untuk dosen di Fakultas Hukum Universitas
Lampung), telah disarankan sejumlah aktivitas Lab-Hukum sebagai berikut:
5.1. Unit Litigasi (UL) dengan aktivitas a.l.:
(a) Membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: surat gugatan dan jawaban (hukum perdata); surat
dakwaan dan pembelaan (hukum pidana); berita acara sidang (panitera); keputusan perkara (hakim; hukum perdata;
hukum pidana); memori banding; memori kasasi; dan lain-lain.
(b) Praktik beracara di pengadilan: tata tertib; sopan santun; etika beracara (untuk hakim, jaksa, dan penasehat hukum);
dapat disimulasikan melalui “peradilan semu” yang pada dasarnya akan mengajarkan a.l. teknik, keterampilan, dan etika
dasar dalam beracara di pengadilan dan lain-lain.
(c) Manajemen dalam menangani kasus litigasi: persiapan-persiapan untuk maju di muka pengadilan; menangani kasus
yang mendapat “sorotan publik/pers” atau kasus yang telah menimbulkan “emosi publik” atau kasus yang menyangkut
klien yang “banyak” (10,50,100) orang; dan lain-lain.

5.2. Unit Non-Litigasi (UNL) dengan aktivitas a.l.:
(a) Mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnis yang besar (dengan pihak pemerintah; pihak “mitra” ataupun
“lawan” dalam bisnis): teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan “take and give”, penyusunan laporan untuk klien; dan
lain-lain;
(b) Menyusun kontrak dagang atau bisnis berdasarkan fakta dan instruksi klien;
(c) Menyusun peraturan perundang-undangan: tingkat daerah dan tingkat pusat; menelusuri peraturan yang akan menjadi
dasar, yang perlu diubah atau dicabut; dan lain-lain;
(d) Penyusunan dokumen hukum “resmi” seperti: pendirian perusahaan (a.l. anggaran dasar p.t.); jual beli tanah; jual beli
rumah susun atau kondominium; dan lain-lain.

5.3. Unit Bantuan Hukum (UBH):
Kegiatan dalam unit ini mencerminkan keprihatinan dan kepedulian fakultas hukum terhadap warga masyarakat yang
tidak mampu (miskin). Partisipasi para mahasiswa dalam UBH sebaiknya lebih bersifat “sukarela” dan berdasarkan
“seleksi”, karena tujuan pendidikannya adalah menanamkan konsep “pelayanan social” (public service) dan bahwa perlu
ada “ketertiban sosial” dari profesi hukum. Yang perlu dicegah adalah bahwa UBH menjadi “kantor penasihat hukum
(advokat; konsultan hukum) terselubung” dari dosen (dan mahasiswa) fakultas hukum bersangkutan. Pendekatan
“komersial” atau “bisnis” dari UBH harus dicegah pula, namun tentu diharapkan dapat “berdikari” dalam bidang keuangan.

Melalui Lab-Hukum ini fakultas dapat pula melaksanakan kegiatan-kegiatan lain misalnya yang pernah disarankan:

5.4. Yang bersifat “latihan kemahiran”:
(a) Penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi;
(b) Menulis “nasihat” hukum singkat dan sederhana;
(c) Memimpin rapat (misalnya rapat umum tahunan suatu organisasi atau perusahaan);
(d) Pemahaman tentang keberadaan (dan sejarah terbentuknya) berbagai organisasi profesi hukum serta etika profesi
hukum;
(e) Tata cara melangsungkan “perdamaian” antara klien dan “lawan”, atau antara dua (atau lebih) “klien” (pihak-pihak yang
meminta bantuan “mediation”, “conciliation” ataupun arbitration”) [dapat merupakan prasyarat untuk matakuliah (bila ada)
“Alternative Dispute Resolution”];
(f) Manajemen kantor penasihat hukum (arsip klien; titipan dokumen hukum asli; penagihan pembayaran; pembukuan
sederhana; peraturan jadwal sidang dan pertemuan dengan klien; dan lain-lain);
(g) Pemanfaatan program-program komputer untuk meningkatkan manajemen (termasuk penyusunan rancangan
perjanjian) kantor penasehat hukum (atau mutatis mutandis kantor jaksa, kantor panitera, kantor hakim).

5.5. Yang bersifat “pengabdian kepada masyarakat”:
(a) Penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan hukum yang dasar kepada masyarakat, tidak saja kewajibanya
tetapi juga hak-haknya;
(b) Membantu membekali mahasiswa fakultas hukum yang akan melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

6. Kalau saran sepuluh tahun yang lalu telah dijalankan, maka fakultas hukum tentu sudah mempunyai Lab-Hukum yang
cukup siap dan berpengalaman untuk dikembangkan menjadi suatu penjurusan atau pengkhususan kependidikan
profesi hukum (Professional school) yang dapat disesuaikan dengan tantangan masa kini. Pada waktu ini (tahun 2004),
peta pendidikan untuk profesi hukum sudah mulai berubah. Perkembangan ekonomi dunia telah memberikan dampaknya
pula pada pendidikan tinggi hukum. Globalisasi pasar ekonomi telah berpengaruh timbal balik pada perkembangan
teknologi informasi dan perubahan dalam masyarakat, termasuk di bidang hukum. Kampus hukum harus siap
menghadapi persaingan dunia di berbagai aspek aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan di bidang jasa. Pasar jasa
dalam negeri pada awal abad ke-21 ini diprediksikan akan mulai menjadi pasar internasional. Dalam suasana seperti itu,
para sarjana hukum Indonesia harus dapat bersaing dengan jasa hukum yang ditawarkan dari luar negeri ke Indonesia.

7. Untuk menghadapi tantangan di atas, kampus hukum Indonesia harus mempunyai strategi yang agresif untuk
meningkatkan daya saing (competitiveness) para lulusannya berhadapan dengan sarjana hukum asing. Sebaiknya
kampus dan profesi hukum tidak mengandalkan cara-cara tradisional yang bersifat defensive, dengan meminta proteksi
melalui berbagai larangan dan pembatasan untuk praktisi hukum asing. Cara ini hanya akan membuat sarjana hukum
Indonesia menjadi “jago kandang” (yang sering disamarkan dengan istilah “tuan di rumah sendiri”) dan tidak kompetitif di
luar Indonesia. Jangan lupa bahwa pada akhir abad yang lalu, dunia profesi hukum telah mulai berubah dan pada
penghujung abad ke 21 ini internasionalisasi dan globalisasi profesi hukum sudah berjalan, begitu pula untuk Indonesia.

8. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Tidak ada jawaban yang mudah, sederhana, dan berlaku umum. Pertama, kita
harus mengakui kita telah tertinggal dibandingkan pendidikan profesi hukum di negara-negara tetangga kita (Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Filipina). Kita mau menyadari hal itu dan kita harus ingin mengejar ketinggalan kita. Kedua, kata
kunci adalah “kepedulian” dan “kerjasama”. Peduli terhadap sumber-sumber utama personalia di bidang hukum (hakim,
jaksa, advokat) yang sedang menghadapi masalah. Karena itu perlu ada kerjasama antara organisasi profesi dengan
fakultas hukum. Harus dibangun suatu “strategi bersama” dan suatu “cetak biru” untuk membuka jalan ke masa depan.
Tanpa hal ini mustahil kita dapat mengejar ketinggalan kita!

Bahan Pustaka
Konsorsium Ilmu Hukum (1995). Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan
Abad 21. Kumpulan karangan. Seri KIH No. 11, Jakarta

Oleh: Mardjono Reksodiputro,
Disampaikan dalam Diskusi Panel “Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”
di Kampus FHUI Depok, Jawa Barat
Sumber: Komisi Hukum Nasional
Copy dari http://www.duniaesai.com/

Categories: Artikel, Pendidikan Hukum

Ketua MA Cemaskan Rendahnya Mutu Pendidikan Hukum Lanjutan

September 15, 2008 Leave a comment

[6/2/04]

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai maraknya program pendidikan hukum lanjutan masih belum berhasil menciptakan lulusan yang bermutu. Bahkan, ia memandang bahwa pendidikan hukum lanjutan banyak disalahgunakan baik oleh penyelenggara maupun peminatnya.

Dunia pendidikan tinggi hukum dinilai belum mampu meningkatkan mutu para lulusannya. Akibatnya, keluhan lama seperti lulusan “tidak siap pakai” masih terus bergema. Yang lebih memprihatinkan lagi, sekarang muncul keluhan baru yaitu para lulusan tidak mempunyai dasar legal reasoning yang cukup dan rendahnya penguasaan teoritik sebagai dasar berpikir rasional dan sistematik.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan saat meresmikan Program Doktor Ilmu Hukum dan Digital Campus Universitas Pelita Harapan di Jakarta, pada Kamis (5/02). “Itu uraian saya sebagai seorang user karena saya rasakan kekurangan-kekurangan itu dalam menjalankan pekerjaan saya,” tegas Bagir.

Di mata Bagir, upaya untuk meningkatkan mutu para ahli hukum agar mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat juga belum sesuai yang diharapkan. Pasalnya, jelas Bagir, upaya peningkatkan mutu tersebut tidak dilakukan dengan membenahi berbagai akar persoalan dan pada kawah awal pendidikan hukum.

Peningkatan mutu justeru dilakukan secara struktural dengan menggalakkan pendidikan hukum lanjutan seperti S2 dan S3 yang kurang dipersiapkan. Bagir memandang, bahwa pendekatan struktural tersebut tidak dilengkapi dengan pemikiran dasar mengenai bentuk mutu yang akan dicapai dan bagaimana mutu yang mengikat itu akan dimanfaatkan.

Akibatnya, terang Bagir, tidak ada seleksi mengenai siapa yang sesungguhnya memerlukan jenjang struktural tersebut. Akhirnya, gelar-gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum lanjutan tersebut lebih banyak tampil sebagai pajangan dari pada substansinya.

“Dalam berbagai situasi terjadi berbagai penyimpangan, baik dari penyelenggara pendidikan maupun para peminat. Dari penyelenggara pendidikan, jenjang struktural ini lebih dilihat sebagai sumber pendapatan baru. Dari para peminat, kesempatan ini bukan untuk menghasilkan mutu tetapi sekadar mengumpulkan berbagai gelar baru,” urai Bagir.

Bahkan, ucap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini, pendidikan lanjutan profesi seperti notariat diubah menjadi pendidikan gelar lanjutan. Ia menilai bahwa hal tersebut dilakukan demi memperluas peminat selain didasarkan pada anggapan bahwa pendidikan gelar lebih bermakna daripada pendidikan profesi.

Dari kenyataan-kenyatan di atas, Bagir menekankan mengenai perlunya pengkajian ulang yang menyeluruh mengenai pendidikan hukum, baik konsepsi, pendekatan, maupun berbagai faktor penunjangnya.

Hal tersebut, lanjut Bagir, sangat diperlukan agar keluaran pendidikan hukum, baik sarjana maupun hasil-hasil kerja ilmiah, dapat memberi kontribusi yang signifikan dan meningkatkan peran dalam pembangunan dan penegakan hukum.

Terkotak-kotak

Lebih jauh, Bagir juga berbicara mengenai pentingnya meniadakan kotak-kotak program studi, seperti sistem penjurusan atau program studi. Di matanya, betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-kotak tersebut, akan tetapi menyebabkan para lulusan tetap tidak siap pakai. Pasalnya, hukum adalah suatu yang nyata bersifat lintas disiplin dan tidak berkotak-kotak.

“Tidak jarang mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga jika berada dalam lingkungan program studi tertentu, misalnya hukum internasional atau hukum bisnis. Mereka juga tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, atau tata negara. Padahal, disiplin ilmu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, namun justeru diremehkan,” tutur Bagir.

“Selama hal tersebut tidak dibenahi dengan meletakkan sistem hukum sebagai dasar pendekatan pendidikan hukum dan menempatkan hukum sebagai komponen sistem hukum, selama itu pula akan selalu ada keluhan mengenai kemampuan sarjana hukum secara bermutu,” tambahnya. Isi kurikulum, ujarnya, harus mencerminkan kebulatan pendidikan hukum sebagai pendidikan sistem hukum.

Bagir juga berpendapat bahwa pendidikan hukum harus mengedepankan latihan berpikir, bukan sekadar siap pakai. Dalam kerangka kurikulum yang ada, kebulatan itu diharapkan dicapai melalui filsafat hukum atau teori hukum, terutama dengan mengembangkan pendekatan lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis, seperti tema masyarakat dan hukum.

(Amr)

dikutip dari situs Hukumonline

Categories: Artikel, Pendidikan Hukum

Pendidikan Hukum Perlu Mengarah “Bedah Kasus”

September 15, 2008 1 comment

Padang (ANTARA News) – Pengamat pendidikan dari Unand, Dr Ferdi meminta pemerintah agar mengubah sistem pendidikan perguruan tinggi khususnya disiplin ilmu hukum strata satu (S1), yakni dilengkapi dengan studi “bedah kasus”, satu bentuk implementasi pendalaman materi, guna membekali keahlian khusus bagi mahasiswa.

“Mahasiswa yang memiliki keahlian khusus, karena pandai “membedah kasus, setelah tamat mereka diyakini akan mampu mengaplikasikan ilmunya dengan baik dan berperan aktif bagi keluarga dan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya,” kata Ferdi di Padang, Minggu.

Ferdi mengatakan hal itu terkait sistem pendidikan ilmu hukum Indonesia hingga kini masih membingungkan, pada jenjang S1 mahasiswa terkesan dipaksa menguasai teori-teori ilmu hukum pada seluruh jurusan.

Dampaknya adalah mereka hanya bisa mempelajari secara umum dan tidak mampu menguasai secara khusus.

Menurut dia, perguruan tinggi sudah membagi disiplin ilmu hukum pada berbagai jurusan, misalnya pidana, perdata, tata negara, dan hukum internasional.

“Tetapi persoalan krusial kini, adalah masyarakat tidak bisa menemukan ahli hukum yang mumpuni, atau ahli yang benar-benar menguasai ilmu hukum pada bidang khusus,” katanya.

Dampaknya, katanya lagi, banyak kasus yang diselesaikan cenderung menghabiskan biaya besar.

Ia mengatakan, ketika upaya penyelesaian kasus dikhawatirkan akan mengeluarkan biaya besar, mengakibatkan masyarakat malas menuntut hak-hak mereka yang dilanggar.

Sebaliknya, katanya, kondisi tersebut justru memicu banyak terjadinya pelanggaran hukum.

Ferdi menyontohkan, berbeda dengan keberadaan ahli hukum di negara maju, karena mahasiswa disana sudah dibekali ilmu dengan sistem pendidikan bedah kasus dan spesialisasi.

Bahkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, mahasiswa diwajibkan menguasai satu bidang khusus pada tingkat strata satu, setelah itu baru mempelajari teori secara setahap demi setahap.

“Kini sistem pendidikan di Indonesia justru membingungkan banyak yang tidak perlu dipelajari, yang seharusnya bisa diikuti di luar kampus, justru menjadi wajib diikuti dan wajib lulus pula,” katanya.

Saatnya Indonesia perlu mengubah sistem pendidikan hukum dengan menggunakan program “bedah kasus” itu dengan harapan ke depan sarjana hukum yang dilahirkan adalah ahli mumpuni mampu membantu penyelesaian kasus di lingkungan” katanya.(*)

dikutip dari situs Antara

Realita Pendidikan Hukum Konservatif

September 15, 2008 1 comment

“Education makes man a right thinker and a correct decision maker. It achieves this by bringing him knowledge from the external word, teaching him reason, and acquainting him with past history, so that he may be a better judge of the present….”(Maulana Wahidduddin Khan)

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam usaha manusia mencapai tahap pembebasan dari segala belenggu kebodohan. Pendidikan dapat diibaratkan sebagai meditasi yang mendorong manusia berubah dari ulat menajdi kupu-kupu yang cantik. Akan tetapi, sayangnya di negeri ini sistem pendidikan yang diciptakan terkadang menjadi sarana pembodohan. Anak-anak negeri ini dipaksa menerima pendidikan dengan tekanan dan doktrin-doktrin paksaan. Sarana pencerahan telah berubah menjadi sarana pembelengguan. Melalui sistem UAN, pembelajaran satu arah, doktrin guru yang selalu benar, guru adalah orang suci, menghasilkan lembaga sekolah yang feodal. Tentu saja dengan sistem feodal tersebut bibit-bibit yang dihasilkan adalah manusia-manusia penerus warisan penjajah yang bermental feodal. Parahnya merekalah yang menduduki posisi-posisi penting dinegeri ini. Tidaklah mengherankan bila negeri yang mempunyai sumber daya alam strategis menjadi negeri miskin tukang ngutang.

Hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak eksistensi tegaknya keadilan di negeri ini pun mempunyai masalah yang tidak jauh berbeda. Sebagai institusi pemberi jaminan atas keadilan, hukum sudah hilang daya tariknya dalam alam kesadaran manusia Indonesia saat ini. Paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik jurisprudence kita yaitu paradigma positivisme yang menjadi ”kaca mata” kita dalam membaca hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah hukum saat ini. Akibatnya kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula (legalist fallacy). Tetapi hampir tidak ada ahli hukum Indonesia yang berusaha memeriksa dan mengkritiknya, seakan-akan cara pandang yang dikembangkan oleh kaum yuris positivis itu sudah benar dengan sendirinya dan memang sudah tertanam sejak masa kolonial.

Pendidikan hukum di negeri ini masih jauh dari konsep ideal. Hal tersebut dibuktikan, masih banyaknya ditemui pendidikan hukum di Universitas di Indonesia yang masih bermasalah. Feodalisme masih merekat erat dengan pendidikan hukum di negeri ini. Di ruang kuliah masih ditemukan dosen yang „kebal“ kritik dan menganggap bahwa sumber kebenaran adalah dari dosen. Terkadang keadaan ini diperparah dengan mahasiswa yang hanya bisa setuju dan tidak kritis yang malah menganggap dosen seperti dewa. Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah adanya guru sebuah SMA di Jakarta lulusan sebuah perguruan tunggi swata yang mengingatkan bahwa dosen nanti yang mereka temui sewaktu kuliah seharusnya dianggap seperti dewa yang tidak boleh dikritik karena dia yang akan menentukan nilai. Kungkungan tirani nilai tersebut pun sebenarnya fenomena masih dapat ditemui pada kebanyakan mahasiswa hampir di semua Perguruan Tinggi di negeri ini dan paham tersebut parahnya ditularkan ke generasi selanjutnya.

Masalah transfer pengetahuan dan kurikulum masih menjadi masalah. Ini dibuktikan, masih terdapatnya dosen-dosen konservatif yang menganggap kebenaran hanya berasal dari satu atau dua buku yang dibacanya ekstrimnya harus sesuai titik komanya dengan buku tersebut. Dengan kata lain menghilangkan perbedaan pendapat mahasisiwa yang mempunyai pendapat berbeda dengan dasar argumen yang kuat disertai pendapat ahli. Hasilnya, esensi kuliah pun semakin hilang maknanya. Mahasiswa hanya menjadikan rutinitas untuk memenuhi minimal absen sebagai syarat mengikuti ujian. Perdebatan di kelas yang dapat memancing kekritisan terhenti dan digantikan kekakuan mencatat segala pernyataan dosen dengan sifat konsevatif teks book.

Kesalahan sistem tersebut sebenarnya merupakan salah satu segi dari penindasan. Menurut Poulo Freire, paling tidak ada dua tipe orang tertindas. Pertama, mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi subjek otonom, tetapi hanya mampu mengimitasi orang lain. Kedua, mereka mengalami self-depreciation, merasa bodoh tidak mengetahui apa-apa. Kesalahan ini terjadi di Indonesia. Sistem dean sumber daya pendidik yang ada termasuk di pendidikan hukum masih ditemukan yang membuat mahasiswa tidak dapat menggali kekritiasannya dan potensinya. Tidaklah mengherankan, lulusan yang dihasilkan selama ini tidak dapat berbuat banyak dalam progersivitas bangsa. Lulusan fakultas hukum yang tidak mempunyai idealisme, egois, merasa benar sendiri, dan feodal masih banyak ditemukan di negeri ini. Hasilnya dapat terlihat pada pejabat-pejabat hukum di negeri ini. Ketidakmauan hadirnya Ketua (Makamah Agung) untuk menjadi saksi di pengadilan dengan alasan jabatannya sebagai Ketua MA merupakan tanda masih mengakarnya gaya-gaya feodalisme di aparat penegak hukum di negeri ini. Bukanlah suatu hal yang mengherankan, dengan gaya pendidikan semacam itu korupsi dan budaya „asal bapak senang“ belum dapat dihilangkan di negeri ini.

Parahnya lagi, pendidikan hukum yang mengajarkan pada pendekatan etik kritis tidak ditanamkan secara baik. Hal tersebut menjadikan genersi hukum positivist yang tidak melihat faktor dan sebab lain selain kesesusaian pada teks undang-undang. Hukuman lebih berat pada seorang maling ayam yang terpaksa mencuri karena terkena PHK daripada seorang koruptor yang membuat beribu rakyat kelaparan merupakan contoh yang cukup membuktikan ketidakadilan penegakan hukum generasi positivist di negeri ini. Nilai tersebut ditanamkan melalui sistem pembelajaran yang konservatif. Selain itu, situasi fakultas-fakultas hukum di negeri ini yang memisahkan para calon penegak hukum dengan kondisi rill masyarakat miskin di negeri ini memperparah keadaan. Mahasisiwa fakultas hukum didudukan seakan-akan berada di negeri awang-awang. Pelarangan masyarakat umum mengakses perpustakaan sampai pedagang kecil yang dilarang berjualan di wilayah FH merupakan bukti nyata adanya pemisahan tersebut. Alasam yang diungkapkan pun tidak jauh-jauh dari argumen demi keindahan fakultas hukum. Padahal, menurut Ali Syariati keindahan di dunia banyak yang dibangun dengan penindasan.

CLS dan Perenialisme sebuah tawaran solusi

Proses pemabangunan pendidikan hukum yang ideal di negeri ini sebenarnya bukanlah suatu utopia bila ada keinginan yang serius dari pengambil kebiajakan. Studi tentang adanya pendidikan hukum kritis atau populernya disebut Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan pendidikan hukum di negeri ini. Melalui CLS, pembelajaran hukum di buat agar kritis terhadap mahzab positivist yang jadi mainstream saat ini. Selain itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pendekatan Positivist melainkan turut pula ditekankan pendekatan sosiologis. Melalui budaya kritik yang akan menghasilkan suasana dialektika yang sehat sifat-sifat feodalisme pada sistem maupun pendidik akan terkikis.

Perennialisme pendidikan hukum merupakan solusi lain menciptakan sebuah konsep pendidikan hukum yang ideal. Menurut Huston Smith, Perenialisme berangkat dari nilai-nilai kearifan sebagai kritik atas sains dan modernitas dengan berpegang teguh pada „dimensi agung“ sebagai upaya menyempurnakan identitasnya sebagi manusia. Melalui perenialisme menurut Akhmad Efendi kebutuhan etika akan terpenuhi. Pendidikan hukum yang selama ini dipandang menyampingkan moral dan seakan-akan pendidikan hanya untuk menghasilkan pekerja-pekerja untuk memenuhi pasar akan terjawab. Dengan kata lain kritik bahwa fakultas hukum saat ini hanya dapat melahirkan pengacara-pengacara artis dan pekerja-pekerja perusahaan akan terjawab. Akan tetapi, semua kembali pada kemauan untuk mewujudkan berbagai konsep karena wacana tanpa realisasi, solusi tanpa aplikasi hanya ibarat „motor tanpa bensin“.

Oleh. Ahlul Badrito Resha (Kepala Departemen Kajian Strategis Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum UGM)

dikutip dari situs pribadi Penulis

Categories: Artikel, Pendidikan Hukum
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.