Home > Artikel > Eksistensi Moot Court di FH UKSW

Eksistensi Moot Court di FH UKSW

Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UKSW pasti tidak asing dengan Program Studi (Progdi) Ilmu Hukum, karena ini satu-satunya program studi yang ada. Progdi ini memberikan peluang bagi para mahasiswa untuk mempelajari apa saja yang berkaitan dengan hukum di Indonesia dan dunia. Setidaknya, itulah pandangan sebagian mahasiswa FH UKSW saat ini.

Pencanangan studi hukum bisnis di FH UKSW nampaknya perlu ditinjau kembali, karena materi yang didapat dirasa belum cukup memenuhi kompetensi studi hukum bisnis. Oleh karena itu, penting juga meninjau ulang materi perkuliahan dan muatan teorinya, yang beberapa di antaranya bahkan sangat penting untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di FH UKSW.

Selain belajar mengenai teori hukum, praktek penerapannya juga tak kalah penting untuk dilatih demi mendapatkan karakter lulusan yang berkualitas. Mempelajari dan mencermati kasus hukum penting untuk membiasakan dan melatih mahasiswa beradaptasi dengan kultur peradilan di Indonesia. Persiapan dini hendaknya dilakukan sejak masa studi di kampus, sehingga ketika lulus, dapat sesuai dengan kebutuhan dunia peradilan Indonesia.

Salah satu upaya tersebut adalah memperdalam materi kuliah Pendidikan Latihan dan Keterampilan Hukum (PLKH) melalui praktek-praktek pengadilan. Beberapa tahun belakangan, mata kuliah PLKH menjadi satu-satunya media praktek beracara dan mengembangkan keterampilan hukum bagi mahasiswa. Namun perkembangan terakhir, PLKH bukan lagi menjadi satu-satunya.

Lahirnya kembali Komunitas Studi Peradilan Semu di FH UKSW adalah satu jawaban yang mencoba mengakomodir kepentingan mahasiswa untuk lebih mengembangkan diri. Komunitas tersebut, yang lebih dikenal dengan sebutan “Moot Court Community (MCC),” memiliki peran penting sebagai penunjang sarana belajar. Didukung dengan keberadaan fasilitas seperti Laboratorium Hukum, MCC diharapkan dapat berkembang. Hal ini pula yang membuktikan bahwa mahasiswa FH tidak hanya berkutat dengan menghapal isi undang-undang, tetapi juga memahami makna, serta perlakuan hukum di dunia nyata.

Oleh karena praktek magang, atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di FH UKSW sudah tidak diselenggarakan lagi, MCC mencoba menjembatani keinginan mahasiswa untuk tampil dan berkarya sebagai bentuk peningkatan kemampuan akademis. Moot court dapat pula menjadi manifestasi kepentingan keadilan hukum serta aparatnya. Minimal, idealisme hukum dibentuk melalui proses peradilan yang diciptakan dalam sebuah ruang kecil, dan ditampilkan sebagai suatu apresiasi seni.

Dengan adanya moot court, mahasiswa FH akan terbiasa dengan situasi kondisi ruang pengadilan, agar nanti mahasiswa tidak kebingungan lagi. Laboratorium Hukum juga merupakan tempat mahasiswa FH melakukan simulasi pengadilan yang serupa dengan ruang dan atmosfir pengadilan sebenarnya. Tidak hanya mengenai tata letak tempat duduk hakim, jaksa, pembela, terdakwa, saksi, dan pengunjung sidang, tetapi juga mengenai cara bersikap unsur penegak hukum, dinamika konflik di dalam ruang persidangan, serta sejauh mana kemampuan mahasiswa memerankan tokoh.

Di universitas lain di Indonesia, moot court menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menunjang kegiatan perkuliahan. Bahkan, moot court merupakan prestige tersendiri.

Moot court dapat pula dimanfaatkan sebagai tempat mendiskusikan kasus hukum yang sedang dipelajari. Untuk studi kasus, menggunakan kasus yang nyata. Persepsi yang demikianlah yang terungkap dari hasil bertukar pendapat antara Tim Delegasi MCC FH UKSW dengan tim delegasi dari universitas-universitas lain saat mengikuti kegiatan National Moot Court Competition Piala Prof. Sudarto Universitas Diponegoro, pada akhir November 2007.

Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar di FH UKSW dengan fakultas hukum lain di Indonesia. Ketertinggalan FH UKSW dalam menyikapi perkembangan moot court, menyebabkan karakter lulusannya belum dapat memiliki keterampilan praktek pada proses peradilan, serta tidak dapat bersaing dengan lulusan fakultas hukum lain di Indonesia. Padahal, dewasa ini soft skill diajukan sebagai salah satu syarat masuk dunia kerja.

Namun, terlambat bukan berarti tidak sama sekali.

Setidaknya, ada tiga masalah penting yang menjadi hambatan bagi keberlangsungan moot court di FH UKSW. Pertama, mahasiswa FH UKSW kurang menyadari pentingnya peran moot court sebagai salah satu sarana penunjang demi memperoleh keterampilan. Demikian juga dengan pola pelatihan moot court yang dapat mengikuti jaman dan dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Kesadaran tersebut hendaknya ditimbulkan dengan upaya pengenalan moot court oleh sivitas akademika yang pernah ambil bagian, baik dosen, mahasiswa senior. Bisa juga melalui “kampanye kecil” pada saat kegiatan kuliah, mading, dan sebagainya.

Kedua, kesatuan pemahaman moot court yang tidak tercipta dengan baik antara dosen, staf pengajar, dan mahasiswa. Pemahaman moot court bukan sekadar fokus pada penampilan saat pengadilan berlangsung. Tapi juga lebih luas kepada suatu proses dari sistem hukum yang dijalankan dalam peradilan Indonesia, yaitu dari mengadakan riset kasus, pola penyelidikan, penyidikan, pembuatan berkas acara perkara dan berkas acara peradilan, dan sebagainya. Serta mengarah pada hukum mana yang diterapkan pada kasus tersebut. Dengan demikian, praktek beracara, atau muh-trial, dalam moot court “hanya” menjadi salah satu bagian saja. Di sini, pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara staf pengajar, pimpinan fakultas, mahasiswa, serta MCC adalah upaya terbaik demi mencapai satu tujuan yang tepat.

Ketiga, kurikulum FH UKSW belum sepenuhnya akrab dengan proses peradilan, baik dalam tataran teoretis, tapi juga pada praktek matakuliah yang belum ditingkatkan secara optimal. Kurikulum pula, yang patut dipertimbangkan untuk diubah, sehingga senada dengan kepentingan dunia peradilan di Indonesia dan dunia kerja setelah lulus. Relevansi masih tidaknya hukum bisnis menjadi fokus karakter lulusan FH UKSW harus mendapat perhatian.

Dengan berbagai masalah di atas, maka moot court bukan lagi menjadi asing bagi mahasiswa, tapi dapat menjadi sarana belajar yang terpenting dalam melatih diri, sehingga lulusan tidak mengalami kebimbangan dalam melamar pekerjaan atau profesi aparat penegak hukum di Indonesia.

Perhatian khusus kepada komunitas studi juga layak diperhitungkan, mengingat komunitas studi muncul dan berkembang tidak hanya bergantung pada satu pihak saja. Ingat, hukum ada karena manusia ingin mengatur kehidupannya. Demikian juga MCC ada karena mahasiswa membutuhkannya untuk masa depan kehidupan.

Ave Iustitia!

(set)

Dimuat juga di scientiarum-uksw

Advertisements
Categories: Artikel
  1. Charles Hadi Sebayang
    June 2, 2008 at 5:46 pm

    saya sangat setuju apabila peradilan semu dijadikan matakuliah wajib,sehingga mahasiswa FH UKSW memiliki bekal dan pengalaman bagaimana sih sebenarnya praktek beracara dipengadilan. kalau bisa peradilan semu juga di kombinasikan dengan praktek mahasiswa senior di UPBH.

    kiranya saran saya ini dapat diperhatikan pimpinan Fakultas.

    VIVA UISTITIA

  2. June 6, 2008 at 2:45 pm

    memang sudah sepantasnya mahasiswa FH tahu tentang pengadilan. Karena kalau kita mengamati kuliah yang diajarkan maka bagaimana beracara di pengadilan akan sering disinggung. Seperti membuat gugatan, jawaban dan lain-lain. Hanya sayangnya, (jaman saya kuliah) banyak mahasiswa yang memandang sebelah mata “PRAKTEK PERADILAN SEMU”. Sehingga kegiatan yang dulu dilakukan oleh SEMA tidak banyak peminatnya. Padahal kebutuhan akan pengetahuan ttg pengadilan tetap diperlukan walaupun ybs bekerja bukan di kantor advokat. Sebagai bagian hukum dari perusahan, bisa saja SH tersebut diminta mewakili perusahaanya untuk beracara di pengadilan.

    Menyambung usulan rekan Charles Hadi diatas, usulan tersebut bisa diperluas ke Kantor-kantor advokat. Dengan demikian hal ini juga bisa sebagai persiapan apabila yang bersangkutan akan melaksanakan magang dalam rangka menjadi advokat. Kantor saya saat ini juga menerima magang.
    Salam.

  3. June 9, 2008 at 10:33 am

    Sungguh kami merasa bangga…

    menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan di fakultas hukum, adalah dorongan semangat yang luar biasa untuk tetap maju, mengembangkan diri agar kami tidak ketinggalan merespon kebutuhan pada masa yang akan datang. Terutama untuk bidang hukum dan ilmu yang terkait lainnya.

    Usulan, gambaran, dan usaha-usaha untuk menjadikan MCC ini berkembang sesuai dengan perkembangan praktek hukum, tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana masyarakat di luar sana ikut menjaga kami supaya lebih baik lagi.

    @abimanyu3188006
    Kesempatan magang di tempat Anda, akan kami sampaikan kepada teman-teman.

    Terima kasih banyak.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: