Archive

Archive for September, 2008

Ketua MA Cemaskan Rendahnya Mutu Pendidikan Hukum Lanjutan

September 15, 2008 Leave a comment

[6/2/04]

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai maraknya program pendidikan hukum lanjutan masih belum berhasil menciptakan lulusan yang bermutu. Bahkan, ia memandang bahwa pendidikan hukum lanjutan banyak disalahgunakan baik oleh penyelenggara maupun peminatnya.

Dunia pendidikan tinggi hukum dinilai belum mampu meningkatkan mutu para lulusannya. Akibatnya, keluhan lama seperti lulusan “tidak siap pakai” masih terus bergema. Yang lebih memprihatinkan lagi, sekarang muncul keluhan baru yaitu para lulusan tidak mempunyai dasar legal reasoning yang cukup dan rendahnya penguasaan teoritik sebagai dasar berpikir rasional dan sistematik.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan saat meresmikan Program Doktor Ilmu Hukum dan Digital Campus Universitas Pelita Harapan di Jakarta, pada Kamis (5/02). “Itu uraian saya sebagai seorang user karena saya rasakan kekurangan-kekurangan itu dalam menjalankan pekerjaan saya,” tegas Bagir.

Di mata Bagir, upaya untuk meningkatkan mutu para ahli hukum agar mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat juga belum sesuai yang diharapkan. Pasalnya, jelas Bagir, upaya peningkatkan mutu tersebut tidak dilakukan dengan membenahi berbagai akar persoalan dan pada kawah awal pendidikan hukum.

Peningkatan mutu justeru dilakukan secara struktural dengan menggalakkan pendidikan hukum lanjutan seperti S2 dan S3 yang kurang dipersiapkan. Bagir memandang, bahwa pendekatan struktural tersebut tidak dilengkapi dengan pemikiran dasar mengenai bentuk mutu yang akan dicapai dan bagaimana mutu yang mengikat itu akan dimanfaatkan.

Akibatnya, terang Bagir, tidak ada seleksi mengenai siapa yang sesungguhnya memerlukan jenjang struktural tersebut. Akhirnya, gelar-gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum lanjutan tersebut lebih banyak tampil sebagai pajangan dari pada substansinya.

“Dalam berbagai situasi terjadi berbagai penyimpangan, baik dari penyelenggara pendidikan maupun para peminat. Dari penyelenggara pendidikan, jenjang struktural ini lebih dilihat sebagai sumber pendapatan baru. Dari para peminat, kesempatan ini bukan untuk menghasilkan mutu tetapi sekadar mengumpulkan berbagai gelar baru,” urai Bagir.

Bahkan, ucap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini, pendidikan lanjutan profesi seperti notariat diubah menjadi pendidikan gelar lanjutan. Ia menilai bahwa hal tersebut dilakukan demi memperluas peminat selain didasarkan pada anggapan bahwa pendidikan gelar lebih bermakna daripada pendidikan profesi.

Dari kenyataan-kenyatan di atas, Bagir menekankan mengenai perlunya pengkajian ulang yang menyeluruh mengenai pendidikan hukum, baik konsepsi, pendekatan, maupun berbagai faktor penunjangnya.

Hal tersebut, lanjut Bagir, sangat diperlukan agar keluaran pendidikan hukum, baik sarjana maupun hasil-hasil kerja ilmiah, dapat memberi kontribusi yang signifikan dan meningkatkan peran dalam pembangunan dan penegakan hukum.

Terkotak-kotak

Lebih jauh, Bagir juga berbicara mengenai pentingnya meniadakan kotak-kotak program studi, seperti sistem penjurusan atau program studi. Di matanya, betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-kotak tersebut, akan tetapi menyebabkan para lulusan tetap tidak siap pakai. Pasalnya, hukum adalah suatu yang nyata bersifat lintas disiplin dan tidak berkotak-kotak.

“Tidak jarang mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga jika berada dalam lingkungan program studi tertentu, misalnya hukum internasional atau hukum bisnis. Mereka juga tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, atau tata negara. Padahal, disiplin ilmu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, namun justeru diremehkan,” tutur Bagir.

“Selama hal tersebut tidak dibenahi dengan meletakkan sistem hukum sebagai dasar pendekatan pendidikan hukum dan menempatkan hukum sebagai komponen sistem hukum, selama itu pula akan selalu ada keluhan mengenai kemampuan sarjana hukum secara bermutu,” tambahnya. Isi kurikulum, ujarnya, harus mencerminkan kebulatan pendidikan hukum sebagai pendidikan sistem hukum.

Bagir juga berpendapat bahwa pendidikan hukum harus mengedepankan latihan berpikir, bukan sekadar siap pakai. Dalam kerangka kurikulum yang ada, kebulatan itu diharapkan dicapai melalui filsafat hukum atau teori hukum, terutama dengan mengembangkan pendekatan lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis, seperti tema masyarakat dan hukum.

(Amr)

dikutip dari situs Hukumonline

Advertisements
Categories: Artikel, Pendidikan Hukum

Pendidikan Hukum Perlu Mengarah “Bedah Kasus”

September 15, 2008 1 comment

Padang (ANTARA News) – Pengamat pendidikan dari Unand, Dr Ferdi meminta pemerintah agar mengubah sistem pendidikan perguruan tinggi khususnya disiplin ilmu hukum strata satu (S1), yakni dilengkapi dengan studi “bedah kasus”, satu bentuk implementasi pendalaman materi, guna membekali keahlian khusus bagi mahasiswa.

“Mahasiswa yang memiliki keahlian khusus, karena pandai “membedah kasus, setelah tamat mereka diyakini akan mampu mengaplikasikan ilmunya dengan baik dan berperan aktif bagi keluarga dan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya,” kata Ferdi di Padang, Minggu.

Ferdi mengatakan hal itu terkait sistem pendidikan ilmu hukum Indonesia hingga kini masih membingungkan, pada jenjang S1 mahasiswa terkesan dipaksa menguasai teori-teori ilmu hukum pada seluruh jurusan.

Dampaknya adalah mereka hanya bisa mempelajari secara umum dan tidak mampu menguasai secara khusus.

Menurut dia, perguruan tinggi sudah membagi disiplin ilmu hukum pada berbagai jurusan, misalnya pidana, perdata, tata negara, dan hukum internasional.

“Tetapi persoalan krusial kini, adalah masyarakat tidak bisa menemukan ahli hukum yang mumpuni, atau ahli yang benar-benar menguasai ilmu hukum pada bidang khusus,” katanya.

Dampaknya, katanya lagi, banyak kasus yang diselesaikan cenderung menghabiskan biaya besar.

Ia mengatakan, ketika upaya penyelesaian kasus dikhawatirkan akan mengeluarkan biaya besar, mengakibatkan masyarakat malas menuntut hak-hak mereka yang dilanggar.

Sebaliknya, katanya, kondisi tersebut justru memicu banyak terjadinya pelanggaran hukum.

Ferdi menyontohkan, berbeda dengan keberadaan ahli hukum di negara maju, karena mahasiswa disana sudah dibekali ilmu dengan sistem pendidikan bedah kasus dan spesialisasi.

Bahkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, mahasiswa diwajibkan menguasai satu bidang khusus pada tingkat strata satu, setelah itu baru mempelajari teori secara setahap demi setahap.

“Kini sistem pendidikan di Indonesia justru membingungkan banyak yang tidak perlu dipelajari, yang seharusnya bisa diikuti di luar kampus, justru menjadi wajib diikuti dan wajib lulus pula,” katanya.

Saatnya Indonesia perlu mengubah sistem pendidikan hukum dengan menggunakan program “bedah kasus” itu dengan harapan ke depan sarjana hukum yang dilahirkan adalah ahli mumpuni mampu membantu penyelesaian kasus di lingkungan” katanya.(*)

dikutip dari situs Antara

Realita Pendidikan Hukum Konservatif

September 15, 2008 1 comment

“Education makes man a right thinker and a correct decision maker. It achieves this by bringing him knowledge from the external word, teaching him reason, and acquainting him with past history, so that he may be a better judge of the present….”(Maulana Wahidduddin Khan)

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam usaha manusia mencapai tahap pembebasan dari segala belenggu kebodohan. Pendidikan dapat diibaratkan sebagai meditasi yang mendorong manusia berubah dari ulat menajdi kupu-kupu yang cantik. Akan tetapi, sayangnya di negeri ini sistem pendidikan yang diciptakan terkadang menjadi sarana pembodohan. Anak-anak negeri ini dipaksa menerima pendidikan dengan tekanan dan doktrin-doktrin paksaan. Sarana pencerahan telah berubah menjadi sarana pembelengguan. Melalui sistem UAN, pembelajaran satu arah, doktrin guru yang selalu benar, guru adalah orang suci, menghasilkan lembaga sekolah yang feodal. Tentu saja dengan sistem feodal tersebut bibit-bibit yang dihasilkan adalah manusia-manusia penerus warisan penjajah yang bermental feodal. Parahnya merekalah yang menduduki posisi-posisi penting dinegeri ini. Tidaklah mengherankan bila negeri yang mempunyai sumber daya alam strategis menjadi negeri miskin tukang ngutang.

Hukum yang seharusnya menjadi ujung tombak eksistensi tegaknya keadilan di negeri ini pun mempunyai masalah yang tidak jauh berbeda. Sebagai institusi pemberi jaminan atas keadilan, hukum sudah hilang daya tariknya dalam alam kesadaran manusia Indonesia saat ini. Paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik jurisprudence kita yaitu paradigma positivisme yang menjadi ”kaca mata” kita dalam membaca hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah hukum saat ini. Akibatnya kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula (legalist fallacy). Tetapi hampir tidak ada ahli hukum Indonesia yang berusaha memeriksa dan mengkritiknya, seakan-akan cara pandang yang dikembangkan oleh kaum yuris positivis itu sudah benar dengan sendirinya dan memang sudah tertanam sejak masa kolonial.

Pendidikan hukum di negeri ini masih jauh dari konsep ideal. Hal tersebut dibuktikan, masih banyaknya ditemui pendidikan hukum di Universitas di Indonesia yang masih bermasalah. Feodalisme masih merekat erat dengan pendidikan hukum di negeri ini. Di ruang kuliah masih ditemukan dosen yang „kebal“ kritik dan menganggap bahwa sumber kebenaran adalah dari dosen. Terkadang keadaan ini diperparah dengan mahasiswa yang hanya bisa setuju dan tidak kritis yang malah menganggap dosen seperti dewa. Salah satu kasus nyata yang terjadi adalah adanya guru sebuah SMA di Jakarta lulusan sebuah perguruan tunggi swata yang mengingatkan bahwa dosen nanti yang mereka temui sewaktu kuliah seharusnya dianggap seperti dewa yang tidak boleh dikritik karena dia yang akan menentukan nilai. Kungkungan tirani nilai tersebut pun sebenarnya fenomena masih dapat ditemui pada kebanyakan mahasiswa hampir di semua Perguruan Tinggi di negeri ini dan paham tersebut parahnya ditularkan ke generasi selanjutnya.

Masalah transfer pengetahuan dan kurikulum masih menjadi masalah. Ini dibuktikan, masih terdapatnya dosen-dosen konservatif yang menganggap kebenaran hanya berasal dari satu atau dua buku yang dibacanya ekstrimnya harus sesuai titik komanya dengan buku tersebut. Dengan kata lain menghilangkan perbedaan pendapat mahasisiwa yang mempunyai pendapat berbeda dengan dasar argumen yang kuat disertai pendapat ahli. Hasilnya, esensi kuliah pun semakin hilang maknanya. Mahasiswa hanya menjadikan rutinitas untuk memenuhi minimal absen sebagai syarat mengikuti ujian. Perdebatan di kelas yang dapat memancing kekritisan terhenti dan digantikan kekakuan mencatat segala pernyataan dosen dengan sifat konsevatif teks book.

Kesalahan sistem tersebut sebenarnya merupakan salah satu segi dari penindasan. Menurut Poulo Freire, paling tidak ada dua tipe orang tertindas. Pertama, mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi subjek otonom, tetapi hanya mampu mengimitasi orang lain. Kedua, mereka mengalami self-depreciation, merasa bodoh tidak mengetahui apa-apa. Kesalahan ini terjadi di Indonesia. Sistem dean sumber daya pendidik yang ada termasuk di pendidikan hukum masih ditemukan yang membuat mahasiswa tidak dapat menggali kekritiasannya dan potensinya. Tidaklah mengherankan, lulusan yang dihasilkan selama ini tidak dapat berbuat banyak dalam progersivitas bangsa. Lulusan fakultas hukum yang tidak mempunyai idealisme, egois, merasa benar sendiri, dan feodal masih banyak ditemukan di negeri ini. Hasilnya dapat terlihat pada pejabat-pejabat hukum di negeri ini. Ketidakmauan hadirnya Ketua (Makamah Agung) untuk menjadi saksi di pengadilan dengan alasan jabatannya sebagai Ketua MA merupakan tanda masih mengakarnya gaya-gaya feodalisme di aparat penegak hukum di negeri ini. Bukanlah suatu hal yang mengherankan, dengan gaya pendidikan semacam itu korupsi dan budaya „asal bapak senang“ belum dapat dihilangkan di negeri ini.

Parahnya lagi, pendidikan hukum yang mengajarkan pada pendekatan etik kritis tidak ditanamkan secara baik. Hal tersebut menjadikan genersi hukum positivist yang tidak melihat faktor dan sebab lain selain kesesusaian pada teks undang-undang. Hukuman lebih berat pada seorang maling ayam yang terpaksa mencuri karena terkena PHK daripada seorang koruptor yang membuat beribu rakyat kelaparan merupakan contoh yang cukup membuktikan ketidakadilan penegakan hukum generasi positivist di negeri ini. Nilai tersebut ditanamkan melalui sistem pembelajaran yang konservatif. Selain itu, situasi fakultas-fakultas hukum di negeri ini yang memisahkan para calon penegak hukum dengan kondisi rill masyarakat miskin di negeri ini memperparah keadaan. Mahasisiwa fakultas hukum didudukan seakan-akan berada di negeri awang-awang. Pelarangan masyarakat umum mengakses perpustakaan sampai pedagang kecil yang dilarang berjualan di wilayah FH merupakan bukti nyata adanya pemisahan tersebut. Alasam yang diungkapkan pun tidak jauh-jauh dari argumen demi keindahan fakultas hukum. Padahal, menurut Ali Syariati keindahan di dunia banyak yang dibangun dengan penindasan.

CLS dan Perenialisme sebuah tawaran solusi

Proses pemabangunan pendidikan hukum yang ideal di negeri ini sebenarnya bukanlah suatu utopia bila ada keinginan yang serius dari pengambil kebiajakan. Studi tentang adanya pendidikan hukum kritis atau populernya disebut Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan pendidikan hukum di negeri ini. Melalui CLS, pembelajaran hukum di buat agar kritis terhadap mahzab positivist yang jadi mainstream saat ini. Selain itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pendekatan Positivist melainkan turut pula ditekankan pendekatan sosiologis. Melalui budaya kritik yang akan menghasilkan suasana dialektika yang sehat sifat-sifat feodalisme pada sistem maupun pendidik akan terkikis.

Perennialisme pendidikan hukum merupakan solusi lain menciptakan sebuah konsep pendidikan hukum yang ideal. Menurut Huston Smith, Perenialisme berangkat dari nilai-nilai kearifan sebagai kritik atas sains dan modernitas dengan berpegang teguh pada „dimensi agung“ sebagai upaya menyempurnakan identitasnya sebagi manusia. Melalui perenialisme menurut Akhmad Efendi kebutuhan etika akan terpenuhi. Pendidikan hukum yang selama ini dipandang menyampingkan moral dan seakan-akan pendidikan hanya untuk menghasilkan pekerja-pekerja untuk memenuhi pasar akan terjawab. Dengan kata lain kritik bahwa fakultas hukum saat ini hanya dapat melahirkan pengacara-pengacara artis dan pekerja-pekerja perusahaan akan terjawab. Akan tetapi, semua kembali pada kemauan untuk mewujudkan berbagai konsep karena wacana tanpa realisasi, solusi tanpa aplikasi hanya ibarat „motor tanpa bensin“.

Oleh. Ahlul Badrito Resha (Kepala Departemen Kajian Strategis Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum UGM)

dikutip dari situs pribadi Penulis

Categories: Artikel, Pendidikan Hukum

Clinical Legal Education on Human Rights

September 9, 2008 Leave a comment

“Clinical legal education” means education that is experience-based and focuses on appropriate lawyer roles, legal institutions, professional responsibility, and the theory or practice of legal representation or dispute resolution. This craft contemplates a range of skills and values commensurate with the development of professionalism, such as the ability to solve legal problems through various dispute resolution devises, the provision of competent representation, the recognition and resolution of ethical dilemmas, and the promotion of justice, fairness and morality.

Clinical Legal Education extends to all fields of law which are taught in the law schools and universities. There are two components of Clinical Legal Education: Moot Court Training and Conducting Actual Clinics.

Apart from lecturers and class-room discussions, CLE essentially includes Moot-Court preparation and role enactments for the law students. Such simulation helps in orienting students towards anticipating Court situations, handling and communicating with the client. It helps them to prepare briefs geared with practical orientation and actual Court room procedures. Moot Court training leads to better interpersonal communication – as students are trained to understand the psyche of clients, judges, etc. Such training leads to sharp reflexes and their presence of mind is honed by continuous exposure to practical experiences. The students are trained to be thorough professional : client confidentiality, being conscious of their body gestures, facial expressions and body language which should show alertness and attentiveness. Moot Court training obviously leads to improved communication skills, improved legal vocabulary, and better comprehension of the issue at hand.

Training students through the medium of conducting clinics is another indispensable aspect of legal education. An actual clinic is organized, for example, Lok Adalats on family law matters, Arbitration, Lok Adalats on public utility services, such as water, electricity, transport, etc. Students actively participate in organizing these clinics and learning dispute resolution mechanisms.

Still other types of clinics pertain to the performance of public services such as, legal aid for prisoners, poor, women, juveniles, etc. In such practical clinical training sessions, to take an example, the students are involved in drafting actual petitions and presenting them to the Magistrate’s seeking relief according to law. Such exposure goes a long way in sensitizing the budding lawyers and curbing human Rights violations in our society. By participating in such clinics and working for the most marginalized and vulnerable groups of society, the students are better attuned to the kind of human rights issues which they will face once they actually begin the rigours of legal practice.

This training programme on Clinical Legal Education is an endeavour of Faculty of Law, University of Delhi, to orient students towards achieving these ends. It needs to be reiterated that the movement of human rights education can be best carried forward by conducting similar practical workshops and training programmes in human rightrs advocacy and law clinics. This training programme is benefited from its association with the South Asian Law Schools’ Forum for Human Rights (SALS FORUM), which is a nascent organization, and is the first step in the South Asian Region to bring human rights education in the forefront of the struggle for human rights.

In future, the students will be trained to present petitions to the National and State Human Rights Commissions, on human rights violation on behalf of the victims or their families. Similarly, students will be oriented in approaching the various UN human rights implementation agencies on issues of human rights violations. It goes without saying that NGOs which form the crux of social service movements and who work at the grassroots level will be involved in these clinics, to give the students a first-hand experience on human rights issues in the prevailing society.

sumber

Categories: CLED