Archive

Author Archive

Sarasehan Alumni FHUKSW 2010

December 5, 2010 Leave a comment

Hari ini sedang diselenggarakan kegiatan Sarasehan: “Pengembangan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Alumni & FH UKSW: Komitmen dan Tanggung Jawab Bersama”
– Kebutuhan dan Keinginan Bersama
– Pernyataan Bersama
– Nota Kesepaham
– Satgas Aksi
Tempat : Hotel Le Beringin Salatiga
Waktu : 5 Desember 2010 Pukul 12.00 – Selesai

Dimohon teman-teman dapat turut serta memberikan kontribusi yang positif.
Terimakasih Banyak.

Categories: Uncategorized

Pencuri Nasabah BCA Berteknologi Canggih, Uang Hilang Tiap 20 Detik

January 20, 2010 Leave a comment

Pencuri uang nasabah BCA diduga memiliki jaringan atau peralatan canggih. Uang seorang nasabah hilang setiap 20 detik dan itu dari sejumlah ATM yang tersebar di Bali secara simultan.

Seorang nasabah BCA Kuta yang tidak mau disebut namanya menceritakan kepada detikcom, Rabu (20/1/2010). Setelah uangnya hilang dia minta penjelasan ke BCA kapan dan bagaimana uangnya hilang.

Dari pelacakan BCA hari Senin (18/1/2010), pada Sabtu (16/1/2010) dia kehilangan Rp 75 juta. Rinciannya, 1 transaksi Rp 5 juta, 6 transaksi masing-masing Rp 10 juta dan 5 transaksi masing-masing Rp 2 juta, total Rp 75 juta.

Pada Minggu (17/1/2010) kembali dia kehilangan uang Rp 70 juta, sebuah transaksi bahkan terjadi pukul 04.00 Wita dini hari. Transaksi tercatat di sejumlah ATM seperti di Waterboom Kartika Plaza, Glory Restaurant dan Teuku Umar.

“Setiap transaksi terjadi dalam jeda 20 detik tapi di sejumlah ATM yang tersebar itu sekaligus. Cepat sekali berpindahnya, Mas. Saya ragu pelaku sungguh ada di depan ATM,” kata korban yang sudah mengadukan kasusnya ke polisi ini.

Dia menjelaskan dia memakai kartu ATM BCA Platinum dengan limit pengambilan uang Rp 75 juta per hari. Kartu ini juga masuk dalam jaringan Cirrus. Dia pun selalu memakai mobile banking dan tidak pernah memakai ATM.

Sementara transaksi misterius itu tercatat sebagai transaksi ATM Interchange atau transfer non tunai. Bahkan ada transaksi dengan jumlah ganjil yaitu Rp 9.827.520.

“Apa uang saya diambil dalam US Dollar? Jadi angka rupiahnya aneh,” kata dia.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20100120/tpl-pencuri-nasabah-bca-berteknologi-can-51911aa.html. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2010, 17:14 WIB

*Mengingat kasus real di atas hampir menyerupai kasus posisi yang digunakan dalam Kompetisi Moot Court Unika Atma Jaya Tingkat Nasional 2010 (dimana MCC FH UKSW turut berpartisipasi di dalamnya), maka diharapkan teman-teman dapat menyumbangkan tulisan atau komentar terhadap kasus real ini.

Categories: Artikel

Cuplikan Buku “Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century”

December 29, 2009 2 comments

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan…. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI. Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar. Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?
Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009). Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara. Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta. Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapaimaskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral. Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum
pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur
Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.

Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center. Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?
Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan. Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri.

Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta – atau sekitar Rp 150 milyar ‐‐ dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS.

Artikel diunduh dari inilah.com pada 29 Desember 2009 pukul 21.07 WIB.

Categories: Artikel

Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum untuk Memungkinkan Pendidikan Khusus bagi Advokat

December 15, 2009 Leave a comment

1. Kurikulum Nasional (Khusus) 1993 (Kep. Mendikbud 17/1993) mensyarakatkan adanya matakuliah “kemahiran hukum”
(legal skills) dalam kurikulum semua fakultas hukum. Tujuannya adalah agar lulusan dibekali dengan “kesiapan kerja”
yang lebih baik. (Bandingkan pula dengan CLE-Pendidikan Hukum Klinik yang di UNPAD dijadikan proyek percontohan
dengan Kep. Dikti No. 30/1983).

2. Seorang sarjana hukum yang akan mempergunakan pengetahuannya dalam masyarakat harus mempunyai
“kemahiran analisa” (analytical skills). Ketidakmampuan secara cermat menganalisa suatu kasus hukum, adalah keluhan
umum yang diajukan terhadap lulusan (baru) fakultas hukum. Kritik masyarat tentang “tidak siap-kerja” para lulusan
fakultas hukum, berintikan keinginan kantor-kantor hukum untuk menerima bekerja lulusan yang mampu mempergunakan
“wawasan ilmu pengetahuan hukum” secara profesional analitis dalam kasus (-kasus) yang dihadapinya.

3. Dalam organisasi fakultas hukum telah disarankan adanya “laboratorium hukum” (Lab-Hukum). Tugas Lab-Hukum
adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen)
menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan
dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut. Memasukan Lab-Hukum dalam “struktur organisasi”
fakultas hukum adalah dengan tujuan memudahkan perolehan dana dan pertanggungjawabannya (terutama untuk PTN).

4. Lab-Hukum yang disarankan adalah:
4.1. Unit latihan berlitigasi (sebagai hakim, jaksa, dan advokat)
4.2. Unit latihan non-litigasi (kemahiran bernegosiasi, menyusun kontrak, dan menyusun peraturan perundang-undangan);
4.3. Unit bantuan hukum untuk orang miskin (legal aid; melatih “social responsibility”).
Dalam perjalanan diskusi, maka ketiga unit ini ditambah dengan:
4.4 Unit latihan penulisan hukum (persiapan “legal memorandum” dan skripsi);
4.5 Unit pengajaran bahasa (Indonesia dan Inggris serta bahasa asing lainya).

5. Dalam makalah saya sepuluh tahun yang lalu, yaitu tahun 1994 (penataran untuk dosen di Fakultas Hukum Universitas
Lampung), telah disarankan sejumlah aktivitas Lab-Hukum sebagai berikut:
5.1. Unit Litigasi (UL) dengan aktivitas a.l.:
(a) Membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: surat gugatan dan jawaban (hukum perdata); surat
dakwaan dan pembelaan (hukum pidana); berita acara sidang (panitera); keputusan perkara (hakim; hukum perdata;
hukum pidana); memori banding; memori kasasi; dan lain-lain.
(b) Praktik beracara di pengadilan: tata tertib; sopan santun; etika beracara (untuk hakim, jaksa, dan penasehat hukum);
dapat disimulasikan melalui “peradilan semu” yang pada dasarnya akan mengajarkan a.l. teknik, keterampilan, dan etika
dasar dalam beracara di pengadilan dan lain-lain.
(c) Manajemen dalam menangani kasus litigasi: persiapan-persiapan untuk maju di muka pengadilan; menangani kasus
yang mendapat “sorotan publik/pers” atau kasus yang telah menimbulkan “emosi publik” atau kasus yang menyangkut
klien yang “banyak” (10,50,100) orang; dan lain-lain.

5.2. Unit Non-Litigasi (UNL) dengan aktivitas a.l.:
(a) Mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnis yang besar (dengan pihak pemerintah; pihak “mitra” ataupun
“lawan” dalam bisnis): teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan “take and give”, penyusunan laporan untuk klien; dan
lain-lain;
(b) Menyusun kontrak dagang atau bisnis berdasarkan fakta dan instruksi klien;
(c) Menyusun peraturan perundang-undangan: tingkat daerah dan tingkat pusat; menelusuri peraturan yang akan menjadi
dasar, yang perlu diubah atau dicabut; dan lain-lain;
(d) Penyusunan dokumen hukum “resmi” seperti: pendirian perusahaan (a.l. anggaran dasar p.t.); jual beli tanah; jual beli
rumah susun atau kondominium; dan lain-lain.

5.3. Unit Bantuan Hukum (UBH):
Kegiatan dalam unit ini mencerminkan keprihatinan dan kepedulian fakultas hukum terhadap warga masyarakat yang
tidak mampu (miskin). Partisipasi para mahasiswa dalam UBH sebaiknya lebih bersifat “sukarela” dan berdasarkan
“seleksi”, karena tujuan pendidikannya adalah menanamkan konsep “pelayanan social” (public service) dan bahwa perlu
ada “ketertiban sosial” dari profesi hukum. Yang perlu dicegah adalah bahwa UBH menjadi “kantor penasihat hukum
(advokat; konsultan hukum) terselubung” dari dosen (dan mahasiswa) fakultas hukum bersangkutan. Pendekatan
“komersial” atau “bisnis” dari UBH harus dicegah pula, namun tentu diharapkan dapat “berdikari” dalam bidang keuangan.

Melalui Lab-Hukum ini fakultas dapat pula melaksanakan kegiatan-kegiatan lain misalnya yang pernah disarankan:

5.4. Yang bersifat “latihan kemahiran”:
(a) Penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi;
(b) Menulis “nasihat” hukum singkat dan sederhana;
(c) Memimpin rapat (misalnya rapat umum tahunan suatu organisasi atau perusahaan);
(d) Pemahaman tentang keberadaan (dan sejarah terbentuknya) berbagai organisasi profesi hukum serta etika profesi
hukum;
(e) Tata cara melangsungkan “perdamaian” antara klien dan “lawan”, atau antara dua (atau lebih) “klien” (pihak-pihak yang
meminta bantuan “mediation”, “conciliation” ataupun arbitration”) [dapat merupakan prasyarat untuk matakuliah (bila ada)
“Alternative Dispute Resolution”];
(f) Manajemen kantor penasihat hukum (arsip klien; titipan dokumen hukum asli; penagihan pembayaran; pembukuan
sederhana; peraturan jadwal sidang dan pertemuan dengan klien; dan lain-lain);
(g) Pemanfaatan program-program komputer untuk meningkatkan manajemen (termasuk penyusunan rancangan
perjanjian) kantor penasehat hukum (atau mutatis mutandis kantor jaksa, kantor panitera, kantor hakim).

5.5. Yang bersifat “pengabdian kepada masyarakat”:
(a) Penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan hukum yang dasar kepada masyarakat, tidak saja kewajibanya
tetapi juga hak-haknya;
(b) Membantu membekali mahasiswa fakultas hukum yang akan melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

6. Kalau saran sepuluh tahun yang lalu telah dijalankan, maka fakultas hukum tentu sudah mempunyai Lab-Hukum yang
cukup siap dan berpengalaman untuk dikembangkan menjadi suatu penjurusan atau pengkhususan kependidikan
profesi hukum (Professional school) yang dapat disesuaikan dengan tantangan masa kini. Pada waktu ini (tahun 2004),
peta pendidikan untuk profesi hukum sudah mulai berubah. Perkembangan ekonomi dunia telah memberikan dampaknya
pula pada pendidikan tinggi hukum. Globalisasi pasar ekonomi telah berpengaruh timbal balik pada perkembangan
teknologi informasi dan perubahan dalam masyarakat, termasuk di bidang hukum. Kampus hukum harus siap
menghadapi persaingan dunia di berbagai aspek aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan di bidang jasa. Pasar jasa
dalam negeri pada awal abad ke-21 ini diprediksikan akan mulai menjadi pasar internasional. Dalam suasana seperti itu,
para sarjana hukum Indonesia harus dapat bersaing dengan jasa hukum yang ditawarkan dari luar negeri ke Indonesia.

7. Untuk menghadapi tantangan di atas, kampus hukum Indonesia harus mempunyai strategi yang agresif untuk
meningkatkan daya saing (competitiveness) para lulusannya berhadapan dengan sarjana hukum asing. Sebaiknya
kampus dan profesi hukum tidak mengandalkan cara-cara tradisional yang bersifat defensive, dengan meminta proteksi
melalui berbagai larangan dan pembatasan untuk praktisi hukum asing. Cara ini hanya akan membuat sarjana hukum
Indonesia menjadi “jago kandang” (yang sering disamarkan dengan istilah “tuan di rumah sendiri”) dan tidak kompetitif di
luar Indonesia. Jangan lupa bahwa pada akhir abad yang lalu, dunia profesi hukum telah mulai berubah dan pada
penghujung abad ke 21 ini internasionalisasi dan globalisasi profesi hukum sudah berjalan, begitu pula untuk Indonesia.

8. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Tidak ada jawaban yang mudah, sederhana, dan berlaku umum. Pertama, kita
harus mengakui kita telah tertinggal dibandingkan pendidikan profesi hukum di negara-negara tetangga kita (Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Filipina). Kita mau menyadari hal itu dan kita harus ingin mengejar ketinggalan kita. Kedua, kata
kunci adalah “kepedulian” dan “kerjasama”. Peduli terhadap sumber-sumber utama personalia di bidang hukum (hakim,
jaksa, advokat) yang sedang menghadapi masalah. Karena itu perlu ada kerjasama antara organisasi profesi dengan
fakultas hukum. Harus dibangun suatu “strategi bersama” dan suatu “cetak biru” untuk membuka jalan ke masa depan.
Tanpa hal ini mustahil kita dapat mengejar ketinggalan kita!

Bahan Pustaka
Konsorsium Ilmu Hukum (1995). Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan
Abad 21. Kumpulan karangan. Seri KIH No. 11, Jakarta

Oleh: Mardjono Reksodiputro,
Disampaikan dalam Diskusi Panel “Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”
di Kampus FHUI Depok, Jawa Barat
Sumber: Komisi Hukum Nasional
Copy dari http://www.duniaesai.com/

Categories: Artikel, Pendidikan Hukum

Clinical Legal Education on Human Rights

September 9, 2008 Leave a comment

“Clinical legal education” means education that is experience-based and focuses on appropriate lawyer roles, legal institutions, professional responsibility, and the theory or practice of legal representation or dispute resolution. This craft contemplates a range of skills and values commensurate with the development of professionalism, such as the ability to solve legal problems through various dispute resolution devises, the provision of competent representation, the recognition and resolution of ethical dilemmas, and the promotion of justice, fairness and morality.

Clinical Legal Education extends to all fields of law which are taught in the law schools and universities. There are two components of Clinical Legal Education: Moot Court Training and Conducting Actual Clinics.

Apart from lecturers and class-room discussions, CLE essentially includes Moot-Court preparation and role enactments for the law students. Such simulation helps in orienting students towards anticipating Court situations, handling and communicating with the client. It helps them to prepare briefs geared with practical orientation and actual Court room procedures. Moot Court training leads to better interpersonal communication – as students are trained to understand the psyche of clients, judges, etc. Such training leads to sharp reflexes and their presence of mind is honed by continuous exposure to practical experiences. The students are trained to be thorough professional : client confidentiality, being conscious of their body gestures, facial expressions and body language which should show alertness and attentiveness. Moot Court training obviously leads to improved communication skills, improved legal vocabulary, and better comprehension of the issue at hand.

Training students through the medium of conducting clinics is another indispensable aspect of legal education. An actual clinic is organized, for example, Lok Adalats on family law matters, Arbitration, Lok Adalats on public utility services, such as water, electricity, transport, etc. Students actively participate in organizing these clinics and learning dispute resolution mechanisms.

Still other types of clinics pertain to the performance of public services such as, legal aid for prisoners, poor, women, juveniles, etc. In such practical clinical training sessions, to take an example, the students are involved in drafting actual petitions and presenting them to the Magistrate’s seeking relief according to law. Such exposure goes a long way in sensitizing the budding lawyers and curbing human Rights violations in our society. By participating in such clinics and working for the most marginalized and vulnerable groups of society, the students are better attuned to the kind of human rights issues which they will face once they actually begin the rigours of legal practice.

This training programme on Clinical Legal Education is an endeavour of Faculty of Law, University of Delhi, to orient students towards achieving these ends. It needs to be reiterated that the movement of human rights education can be best carried forward by conducting similar practical workshops and training programmes in human rightrs advocacy and law clinics. This training programme is benefited from its association with the South Asian Law Schools’ Forum for Human Rights (SALS FORUM), which is a nascent organization, and is the first step in the South Asian Region to bring human rights education in the forefront of the struggle for human rights.

In future, the students will be trained to present petitions to the National and State Human Rights Commissions, on human rights violation on behalf of the victims or their families. Similarly, students will be oriented in approaching the various UN human rights implementation agencies on issues of human rights violations. It goes without saying that NGOs which form the crux of social service movements and who work at the grassroots level will be involved in these clinics, to give the students a first-hand experience on human rights issues in the prevailing society.

sumber

Categories: CLED

Career Planning Center VUSL

June 20, 2008 Leave a comment

Mendapat sebuah surat memang menyenangkan. Apalagi bila surat tersebut memberikan informasi yang pantas untuk disebarkan sebagai bahan untuk mengembangkan diri melalui informasi yang didapat tersebut.

Bagi kami, menerima surat dan membacanya, sungguh bahagia. Surat yang kami terima tidak akan percuma. Isi dibaca dengan sungguh-sungguh, dicermati makna substansi, informasi digunakan sebagai sumber yang tepat dan berdaya guna. Seperti sebuah surat yang disampaikan oleh salah satu sahabat yang selalu memberikan dukungan pada komunitas ini. Berikut sebuah surat yang pantas untuk dibaca dan mendapatkan perhatian oleh teman-teman.

Terima Kasih.

===============================================================

Rekan2 terkasih;

Ada informasi menarik.
salam,
TL.
——————————–

Pusat Perencanaan Karir (CPC) dan Externship

26 Mei 2008

—————————————————————-

Career Planning Center VUSL (CPC/Pusat Perencanaan Karir)

Misi pelayanan bagian ini adalah 1) membantu semua mahasiswa VUSL dan alumninya dalam merencanakan jalur karir, mempersiapkan diri memasuki pasar kerja, dan mengidentifikasi atau menciptakan peluang-peluang spesifi; 2) bekerja secara erat dengan pemberi kerja (pengguna lulusan) dalam mengembangkan jaringan-terkait-karir bagi semua mahasiswa VUSL.

Program-program pusat layanan ini dibangun untuk membantu mahasiswa / alumni mengidentifikasi, membatasi, dan menyuarakan tujuan karir dan mimpi-mimpi yang hendak dicapai, membangun kepercayaan diri untuk mengatasi hambatan-hambatan, dan merumuskan kemampuan / prestasi yang pernah dicapai (karena mahasiswa seringkali tidak menyadari akan manfaat prestasi tertentu yang telah dicapainya bagi pengembangan karir).

Dalam berhubungan dengan Pemberi Kerja, CPC menggunakan sistem “job posting” dan “bank resume (riwayat hidup)”, memanfaatkan software khusus bernama Symplicity yang juga dapat diakses via internet oleh Pemberi Kerja, mahasiswa VUSL dan lulusan VUSL.

Pemberi kerja dapat mengirimkan informasi tentang lowongan pekerjaan secara gratis ke website ini. Dalam hal ini, CPC VUSL tidak melayani informasi melalui surat, email atau fax jika terkait dengan lowongan yang bersifat ‘segera’.

Tetapi jika Pemberi Kerja tidak ingin menggunakan Symplicity, maka CPC akan tetap melayani secara manual. Mahasiswa dan alumni dapat menyerahkan riwayat hidupnya melalui internet maupun langsung secara manual.


Informasi mengenai fasilitas ini dan lembaga CPC juga selalu di-update kepada para alumni. Para alumni selalu diundang untuk mengisi informasi mereka kepada kantor CPC secara online maupun secara langsung. Bentuk riwayat hidup berbentuk formulir yang disediakan oleh kantor CPC sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja. Bagi mereka yang tidak ingin menyerahkan riwayat hidup, tetap dapat mengakses informasi yang disediakan oleh kantor CPC.

Jika seorang alumni hendak mendaftarkan diri pada layanan CPC, maka dia perlu menyerahkan informasi tentang dirinya (bisa dalam sifat terbuka maupun tertutup/rahasia). Informasi ini akan disimpan secara khusus oleh CPC dan tidak bisa disearch secara bebas melalui internet oleh pihak lain. Sang alumni kemudian akan diberikan kode otorisasi untuk bisa melakukan registrasi di website CRC dan di situ yang bersangkutan bisa membuat nama login serta password yang akan digunakan untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan di CPC.

Banyak sekolah hukum di Amerika Serikat yang menjalankan program semacam ini, yaitu menyediakan bantuan pencarian pekerjaan kepada mahasiswa dan lulusannya. Sekarang sudah berkembang layanan semacam ini melalui lembaga di universitas yang berbeda (saling bekerja sama dan timbal balik / reciprocity).

Hal ini memungkinkan fakultas hukum untuk menyediakan akses yang wajar kepada sumber karirnya bagi lulusan dari universitas lain yang juga membagi informasinya secara sebaliknya kepada mereka. Layanan Reciprocity ini juga disediakan oleh CPC VUSL, tentunya pengguna informasi dari universitas lain harus menghormati berbagai ketentuan yang berlaku di sekolah tuan rumah. Salah satu program akademik untuk menunjang perencanaan karir adalah program Externship (semacam praktek kerja).

Selama lebih dari 20 tahun, VUSL telah menjalankan program Externship di berbagai kantor hukum dari wilayah New York sampai dengan California, dimana semua partisipasi ini akan diperhitungkan kreditnya secara akademik. Saat ini terdapat lebih dari 60 tawaran kepada VUSL untuk mengirimkan mahasiswa melakukan praktek kerja (termasuk dari kejaksaan lokal, hakim federal dan Negara bagian, kantor Homeland Security, dan berbagai lembaga pemerintah).

-Berbagai Dokumen Externship saya lampirkan dalam email ini, yaitu Buku Pedoman, Formulir Pendaftaran, Format evaluasi, Proposal.- (untuk mendapatkannya silakah hubungi administrator)

Theofransus Litaay.

Categories: CLED

KOMPETISI PERADILAN SEMU (MOOT COURT COMPETITION) ANTAR 12 FAKULTAS HUKUM SE-DKI JAKARTA – JAWA BARAT

June 9, 2008 Leave a comment

Fakultas Hukum, Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya bekerjasama dengan Ombudsman sebagai media partner menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court Competition) antar 12 Fakultas Hukum Se- DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Universitas Islam Bandung (UNISBA); Universitas Jakarta (Unija); Universitas Jayabaya, Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU), Universitas Muhamadiyah Jakarta, Universitas Pakuan Bogor; Universitas Ageng Tirtayasa, Banten; Universitas Mpu Tantular, Universitas YARSI dan Universitas Trisakti . Kompetisi kali ini mengangkat tema “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”

Kegiatan ini merupakan ajang bagi para mahasiswa Fakultas Hukum untuk unjuk kemampuan dalam menyiapkan berkas perkara pidana dan bersimulasi sidang di pengadilan.

Acara ini bersifat terbuka dan dapat anda ikuti dan saksikan pada hari Selasa sampai dengan Kamis, 6-8 Juni 2006 di Gedung Yustinus Lt. 14, Kampus Unika Atma Jaya Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta. Informasi lebih lanjut mengenai kompetisi ini silahkan menghubungi Ibu Lilin (0818604426) atau Ibu Lia (0818831748)

lihat beritanya di sini

Categories: Berita MCC