Clinical Legal Education on Human Rights

September 9, 2008 Leave a comment

“Clinical legal education” means education that is experience-based and focuses on appropriate lawyer roles, legal institutions, professional responsibility, and the theory or practice of legal representation or dispute resolution. This craft contemplates a range of skills and values commensurate with the development of professionalism, such as the ability to solve legal problems through various dispute resolution devises, the provision of competent representation, the recognition and resolution of ethical dilemmas, and the promotion of justice, fairness and morality.

Clinical Legal Education extends to all fields of law which are taught in the law schools and universities. There are two components of Clinical Legal Education: Moot Court Training and Conducting Actual Clinics.

Apart from lecturers and class-room discussions, CLE essentially includes Moot-Court preparation and role enactments for the law students. Such simulation helps in orienting students towards anticipating Court situations, handling and communicating with the client. It helps them to prepare briefs geared with practical orientation and actual Court room procedures. Moot Court training leads to better interpersonal communication – as students are trained to understand the psyche of clients, judges, etc. Such training leads to sharp reflexes and their presence of mind is honed by continuous exposure to practical experiences. The students are trained to be thorough professional : client confidentiality, being conscious of their body gestures, facial expressions and body language which should show alertness and attentiveness. Moot Court training obviously leads to improved communication skills, improved legal vocabulary, and better comprehension of the issue at hand.

Training students through the medium of conducting clinics is another indispensable aspect of legal education. An actual clinic is organized, for example, Lok Adalats on family law matters, Arbitration, Lok Adalats on public utility services, such as water, electricity, transport, etc. Students actively participate in organizing these clinics and learning dispute resolution mechanisms.

Still other types of clinics pertain to the performance of public services such as, legal aid for prisoners, poor, women, juveniles, etc. In such practical clinical training sessions, to take an example, the students are involved in drafting actual petitions and presenting them to the Magistrate’s seeking relief according to law. Such exposure goes a long way in sensitizing the budding lawyers and curbing human Rights violations in our society. By participating in such clinics and working for the most marginalized and vulnerable groups of society, the students are better attuned to the kind of human rights issues which they will face once they actually begin the rigours of legal practice.

This training programme on Clinical Legal Education is an endeavour of Faculty of Law, University of Delhi, to orient students towards achieving these ends. It needs to be reiterated that the movement of human rights education can be best carried forward by conducting similar practical workshops and training programmes in human rightrs advocacy and law clinics. This training programme is benefited from its association with the South Asian Law Schools’ Forum for Human Rights (SALS FORUM), which is a nascent organization, and is the first step in the South Asian Region to bring human rights education in the forefront of the struggle for human rights.

In future, the students will be trained to present petitions to the National and State Human Rights Commissions, on human rights violation on behalf of the victims or their families. Similarly, students will be oriented in approaching the various UN human rights implementation agencies on issues of human rights violations. It goes without saying that NGOs which form the crux of social service movements and who work at the grassroots level will be involved in these clinics, to give the students a first-hand experience on human rights issues in the prevailing society.

sumber

Categories: CLED

Career Planning Center VUSL

June 20, 2008 Leave a comment

Mendapat sebuah surat memang menyenangkan. Apalagi bila surat tersebut memberikan informasi yang pantas untuk disebarkan sebagai bahan untuk mengembangkan diri melalui informasi yang didapat tersebut.

Bagi kami, menerima surat dan membacanya, sungguh bahagia. Surat yang kami terima tidak akan percuma. Isi dibaca dengan sungguh-sungguh, dicermati makna substansi, informasi digunakan sebagai sumber yang tepat dan berdaya guna. Seperti sebuah surat yang disampaikan oleh salah satu sahabat yang selalu memberikan dukungan pada komunitas ini. Berikut sebuah surat yang pantas untuk dibaca dan mendapatkan perhatian oleh teman-teman.

Terima Kasih.

===============================================================

Rekan2 terkasih;

Ada informasi menarik.
salam,
TL.
——————————–

Pusat Perencanaan Karir (CPC) dan Externship

26 Mei 2008

—————————————————————-

Career Planning Center VUSL (CPC/Pusat Perencanaan Karir)

Misi pelayanan bagian ini adalah 1) membantu semua mahasiswa VUSL dan alumninya dalam merencanakan jalur karir, mempersiapkan diri memasuki pasar kerja, dan mengidentifikasi atau menciptakan peluang-peluang spesifi; 2) bekerja secara erat dengan pemberi kerja (pengguna lulusan) dalam mengembangkan jaringan-terkait-karir bagi semua mahasiswa VUSL.

Program-program pusat layanan ini dibangun untuk membantu mahasiswa / alumni mengidentifikasi, membatasi, dan menyuarakan tujuan karir dan mimpi-mimpi yang hendak dicapai, membangun kepercayaan diri untuk mengatasi hambatan-hambatan, dan merumuskan kemampuan / prestasi yang pernah dicapai (karena mahasiswa seringkali tidak menyadari akan manfaat prestasi tertentu yang telah dicapainya bagi pengembangan karir).

Dalam berhubungan dengan Pemberi Kerja, CPC menggunakan sistem “job posting” dan “bank resume (riwayat hidup)”, memanfaatkan software khusus bernama Symplicity yang juga dapat diakses via internet oleh Pemberi Kerja, mahasiswa VUSL dan lulusan VUSL.

Pemberi kerja dapat mengirimkan informasi tentang lowongan pekerjaan secara gratis ke website ini. Dalam hal ini, CPC VUSL tidak melayani informasi melalui surat, email atau fax jika terkait dengan lowongan yang bersifat ‘segera’.

Tetapi jika Pemberi Kerja tidak ingin menggunakan Symplicity, maka CPC akan tetap melayani secara manual. Mahasiswa dan alumni dapat menyerahkan riwayat hidupnya melalui internet maupun langsung secara manual.


Informasi mengenai fasilitas ini dan lembaga CPC juga selalu di-update kepada para alumni. Para alumni selalu diundang untuk mengisi informasi mereka kepada kantor CPC secara online maupun secara langsung. Bentuk riwayat hidup berbentuk formulir yang disediakan oleh kantor CPC sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja. Bagi mereka yang tidak ingin menyerahkan riwayat hidup, tetap dapat mengakses informasi yang disediakan oleh kantor CPC.

Jika seorang alumni hendak mendaftarkan diri pada layanan CPC, maka dia perlu menyerahkan informasi tentang dirinya (bisa dalam sifat terbuka maupun tertutup/rahasia). Informasi ini akan disimpan secara khusus oleh CPC dan tidak bisa disearch secara bebas melalui internet oleh pihak lain. Sang alumni kemudian akan diberikan kode otorisasi untuk bisa melakukan registrasi di website CRC dan di situ yang bersangkutan bisa membuat nama login serta password yang akan digunakan untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan di CPC.

Banyak sekolah hukum di Amerika Serikat yang menjalankan program semacam ini, yaitu menyediakan bantuan pencarian pekerjaan kepada mahasiswa dan lulusannya. Sekarang sudah berkembang layanan semacam ini melalui lembaga di universitas yang berbeda (saling bekerja sama dan timbal balik / reciprocity).

Hal ini memungkinkan fakultas hukum untuk menyediakan akses yang wajar kepada sumber karirnya bagi lulusan dari universitas lain yang juga membagi informasinya secara sebaliknya kepada mereka. Layanan Reciprocity ini juga disediakan oleh CPC VUSL, tentunya pengguna informasi dari universitas lain harus menghormati berbagai ketentuan yang berlaku di sekolah tuan rumah. Salah satu program akademik untuk menunjang perencanaan karir adalah program Externship (semacam praktek kerja).

Selama lebih dari 20 tahun, VUSL telah menjalankan program Externship di berbagai kantor hukum dari wilayah New York sampai dengan California, dimana semua partisipasi ini akan diperhitungkan kreditnya secara akademik. Saat ini terdapat lebih dari 60 tawaran kepada VUSL untuk mengirimkan mahasiswa melakukan praktek kerja (termasuk dari kejaksaan lokal, hakim federal dan Negara bagian, kantor Homeland Security, dan berbagai lembaga pemerintah).

-Berbagai Dokumen Externship saya lampirkan dalam email ini, yaitu Buku Pedoman, Formulir Pendaftaran, Format evaluasi, Proposal.- (untuk mendapatkannya silakah hubungi administrator)

Theofransus Litaay.

Categories: CLED

KOMPETISI PERADILAN SEMU (MOOT COURT COMPETITION) ANTAR 12 FAKULTAS HUKUM SE-DKI JAKARTA – JAWA BARAT

June 9, 2008 Leave a comment

Fakultas Hukum, Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya bekerjasama dengan Ombudsman sebagai media partner menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu (Moot Court Competition) antar 12 Fakultas Hukum Se- DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Universitas Islam Bandung (UNISBA); Universitas Jakarta (Unija); Universitas Jayabaya, Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU), Universitas Muhamadiyah Jakarta, Universitas Pakuan Bogor; Universitas Ageng Tirtayasa, Banten; Universitas Mpu Tantular, Universitas YARSI dan Universitas Trisakti . Kompetisi kali ini mengangkat tema “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”

Kegiatan ini merupakan ajang bagi para mahasiswa Fakultas Hukum untuk unjuk kemampuan dalam menyiapkan berkas perkara pidana dan bersimulasi sidang di pengadilan.

Acara ini bersifat terbuka dan dapat anda ikuti dan saksikan pada hari Selasa sampai dengan Kamis, 6-8 Juni 2006 di Gedung Yustinus Lt. 14, Kampus Unika Atma Jaya Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta. Informasi lebih lanjut mengenai kompetisi ini silahkan menghubungi Ibu Lilin (0818604426) atau Ibu Lia (0818831748)

lihat beritanya di sini

Categories: Berita MCC

Law School Rankings: Why not consider Moot Court performance?

May 20, 2008 1 comment

With law school ranking techniques being perennially popular and Moneyball type analyses gaining ground, what might be another way of assessing the relative capabilities of a law school’s students and graduates?

It seems to me that it would be great if we had this situation in which law schools had student teams that competed against other law schools’ student teams from across the nation in tournaments which showed off their lawyering and advocacy skills. Wow! That would provide us with some valuable and statistically verifiable assessment of how well a law school’s students might perform after graduating.

Head to head law school competition – what a great source of information for law school rankings like US News & World Report or Leiter’s rankings. Too bad that this situation does not exist – oh wait, actually it does exist, they’re called “moot court competitions.”

From my own days in law school I recall witnessing a lot of “David and Goliath” type scenarios – i.e. obscure, lower tier schools performing very well in these situations. Is there a source for this information (moot court competition rankings)? Would anyone find such information useful if it was available? It seems that this has “moneyball” written all over it. See my shameless promotion of UT’s (the other UT) Evidence Moot Court Team after the jump.

I was actually a member of UT’s first Evidence Moot Court team back in the day. We did pretty well, but not nearly as well as subsequent teams. Below is some text from the UT Law moot court webpage on how the Evidence team has faired since the early 1990s (when we started). I might add that the competition typically includes a number of teams from the top 20 USNews rankings.

EVIDENCE MOOT COURT TEAM The Dean Jerome Prince Evidence Moot Court Competition is sponsored by the Brooklyn Law School where it is held each March. The competitions’ problem focuses on an issue defined by the Federal Rules of Evidence, and students wishing to apply for the team must take Evidence prior to or concurrent with their application. The team’s coach, Professor Neil Cohen, has led the team to three national championships and numerous second place finishes, as well as several first and second best brief awards.

National Champions: 1993, 2000, 2001
Second Place: 1997, 2002
Best Brief: 1997, 2000

sumber http://lawandcourts.wordpress.com/

Categories: Artikel Tags:

Unpar Raih Juara I Kompetisi Peradilan Semu

May 20, 2008 5 comments

Depok (ANTARA News) – Universitas Parahyangan (Unpar), Bandung, Jawa Barat, berhasil meraih juara pertama pada Moot Court Competition (Kompetisi Peradilan Semu) yang memperebutkan Piala Mutiara Djokosoetono V, yang acara finalnya dilakukan di kantor Mahkamah Konstitusi, Sabtu malam.

Sedangkan untuk juara kedua diraih oleh Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, dan Juara ketiga diraih oleh Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.

“Melalui ajang ini diharapkan dapat menghasilkan angin segar bagi hukum Indonesia,” kata Putra ketiga dari Djokosoetono, Purnomo Prawiro, di Depok, Jabar, Minggu.

Artinya, lanjut dia para mahasiswa diajak untuk bisa ikut memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui kompetisi tersebut bisa menghasilkan penemuan baru dalam bidang hukum Indonesia.

“Setelah mendapat teori selama kuliah mereka dapat mempraktekkannya dalam peradilan semu tersebut, dan dapat membawa angin segar bagi hukum di Indonesia,” kata Purnomo yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur, Blue Bird.

Ia berharap usai kompetisi ini dapat memberikan sumbangsih pada hukum Indonesia. “Kegiatan tersebut hendaknya bisa menjadi ajang mahasiswa agar dapat menerapkan ilmunya,” kata Purnomo yang juga menjabata sebagai Ketua Majlis Wali Amanah Universitas Indonesia (UI).

Salah seorang mahasiswa Unpar, Stevanus merasa senang dengan dapat menjuarai kompetisi tersebut. Dikataknnya dalam perlombaan tersebut mempersiapkan selama tiga bulan untuk membuat surat dakwaan.

“Kompetisi peradilan semu merupakan kompetisi yang berbeda dengan kompetisi-kompetisi lainnya,” katanya.

Sedangkan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Soemantri mengatakan kompetisi ini sebagai bentuk dari pendidikan hukum. Dari ajang ini, ia berharap dapat tercipta SDM yang berkualitas yang memang mengerti akan kedudukan hukum.

Dalam kompetisi ini mengambil tema Pembangunan Hukum Nasional Secara Berkelanjutan Dalam Menghadapi Tantangan Global.

Kompetisi Peradilan Semu tersebut dilakukan selama tiga hari (8-10 Mei 2008). Pada acara pembukaan yang dilakukan di Kamis (8/5) malam di Balai Sidang UI, yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menhukham), Andi Mattalata.(*)

COPYRIGHT © 2008

sumber : http://news.antara.co.id/arc/2008/5/11/unpar-raih-juara-i-kompetisi-peradilan-semu/

Categories: Berita MCC

Klinik Hukum Valparaiso University School of Law

May 20, 2008 4 comments

Pengantar

Klinik hukum VUSL (Valparaiso University School of Law) merupakan firma hukum bagi dosen dan mahasiswa, lembaga ini sudah berdiri sejak 40 tahun lalu untuk memberikan kesempatan yang unik kepada mahasiswa mengalami peristiwa di ruang peradilan sebelum menjadi advokat praktek. Selain itu lembaga ini juga diadakan untuk menyediakan jasa hukum gratis kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Setiap tahun, klinik hukum melayani sekitar 700 kasus.

Klinik hukum ini diadakan dengan ijin khusus dari pengadilan tinggi Negara bagian Indiana. Mahasiswa bisa memilih enam bidang praktek yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum kenakalan anak, mediasi, dan hukum olahraga.

Diharapkan dari keterlibatan mahasiswa maka dapat memperkuat kemampuan untuk mendukung penegakan hukum, membangun kepekaan untuk menolong orang lain, dan menambah pengalaman praktis dalam riwayat pekerjaan mahasiswa.

Program Klinik hukum sendiri memiliki enam klinik, yaitu klinik pidana, klinik perdata, klinik anak, klinik peradilan anak dan dewasa, klinik mediasi dan klinik hukum olah-raga. Mereka dijalankan oleh tujuh orang dosen pengacara yang masing-masing memiliki spesialisasi di bidang yang dibawahinya.

Klinik pidana.

Dalam klinik ini, mahasiswa akan melayani klien yang terkait dengan tindak pidana dan pelanggaran ringan, melakukan negosiasi dengan kantor kejaksaan setempat, mengevaluasi bukti, menilai kekuatan kasus dan mengurus kasus di pengadilan. Dosen pengacara pengawas di klinik ini adalah Dave Welter.

Klinik perdata.

Mahasiswa akan mewakili kliennya dalam kasus-kasus biasa seperti perceraian, adopsi, perwalian, dan pelanggaran konsumen. Klinik ini menyediakan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana dampak hukum terhadap kehidupan pribadi seseorang. Dosen pengacara pengawas di klinik ini adalah Marcia Gienapp.

Klinik masalah anak (juvenile klinik).

Klinik ini ditunjuk oleh pengadilan anak Lake County untuk mewakili anak-anak yang dilecehkan atau yang tidak diurus orang tuanya. Mahasiswa dapat secara cepat mempelajari bagaimana menangani kasus-kasus yang menyedihkan hati dalam karir profesionalnya. Dosen pengacara pengawas di klinik ini adalah Gail Tegarden.

Klinik peradilan anak (juvenile and adult justice clinic).

Dalam klinik ini, mahasiswa mewakili anak-anak dalam proses pemeriksaan peradilan anak dan dewasa di wilayah Porter County dan LaPorte county. Sifat kasusnya ada bermacam-macam, tetapi pada dasarnya terkait dengan hearing dari kedua pihak, pernyataan (pleas), persidangan dan banding. Dosen pengacara pengawas adalah Geneva Brown.

Klinik mediasi.

Mahasiswa di klinik ini dilibatkan dalam mediasi kasus-kasus kecil di pengadilan lokal untuk klaim-klaim kecil. Diharapkan ketrampilan negosiasi dan advokasi dalam mediasi akan terbentuk. Dosen pengacara pengawas adalah Barbara Schmidt.

Klinik hukum pajak.

Di klinik ini, mahasiswa membantu klien berpendapatan kecil dalam kasus menyangkut kontraversi pajak pendapatan Federal, baik pada aras administratif (dengan IRS) maupun dengan Pengadilan Pajak Amerika Serikat. Klinik hanya menyediakan pelayanan kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan. Dosen pengacara pengawasnya adalah Paul Kohlhoff.

Klinik hukum olahraga.

Ini adalah klinik terbaru di jajaran klinik hukum VUSL, tetapi sekaligus merupakan klinik yang saat ini sering mempopulerkan nama VUSL, setelah salah satu kasus doping atlet nasional Amerika Serikat yang mereka wakili berhasil dimenangkan. Dosen pengacara pengawas adalah Michael Straubel.

Karena memiliki dampak yang menonjol saat ini, maka akan kami jelaskan secara khusus mengenai klinik hukum olahraga ini.

Klien yang dilayani oleh klinik hukum olahraga adalah setiap orang yang berada dalam lingkungan olahraga amatir (baik sebagai atlet, pelatih, pembina, atau fungsi lainnya) yang memiliki masalah hukum yang berkaitan dengan peran olahraga mereka. Klinik ini terbuka bagi klien dari berbagai arena, baik atlet olimpiade, perguruan tinggi, sekolah menengah, dan lainnya.

Pelayanan di klinik hukum olahraga disediakan tanpa fee. Sebagai konsekuensinya, klinik hanya membatasi diri pada mereka yang tidak mampu membayar biaya kuasa hukum.

Kasus-kasus yang umumnya ditangani adalah masalah-masalah seperti doping dan pengujian obat-obatan, ijin berkompetisi, dan hilangnya beasiswa (atlet berprestasi biasanya diberikan beasiswa untuk sekolah di universitas).

Penyediaan jasa hukum dilakukan oleh dosen pengacara (professor Michael Straubel) dan enam orang dosen lainnya, dibantu oleh sepuluh orang mahasiswa tahun ketiga yang memperoleh sertifikasi khusus dari pengadilan tinggi Indiana untuk melayani klien dibawah pengawasan professor Straubel.

Salah satu alumni tahun 2006 yang pernah aktif di klinik hukum olahraga ini, Stephen A Starks, pada bulan februari 2008 telah ditunjuk sebagai direktur urusan hukum bagi United States Anti-Doping Agency (USADA). Dia sebelumnya bekerja di klinik hukum olahraga VUSL dan tahun menjadi anggota tim klinik hukum di Olimpiade Musim Dingin tahun 2006 di Turin, Italia. Dalam olimpiade musim dingin di Turin, tim klinik hukum VUSL menyediakan jasa hukum gratis kepada para atlet yang bertanding.

Di bawah ini adalah kasus terakhir yang mendapat liputan luas dari media, pada waktu LaTasha Jenkins (atlit atletik nasional Amerika) memenangkan kasusnya terhadap USADA.

Kesimpulan:

Sesudah membandingkan apa yang dilakukan VUSL dan Ateneo de Manila, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dalam pelibatan para mahasiswa. Hal ini juga sama dengan konsep UPBH berdasarkan M.o.U KPT Jateng dan Rektor UKSW tahun 1988 pada waktu lalu.

Yang membedakan hanyalah pada ketersediaan fasilitas di Amerika Serikat yang lebih lengkap (di VUSL, klinik hukum memiliki gedung dua lantai khusus yang terpisah dari gedung fakultas hukum) dengan pemanfaatan multimedia yang lebih kuat dan fasilitas perpustakaan hukum (dengan sistem LexisNexis) yang kuat.

Di Ateneo de Manilia, kantor bantuan hukum berada dalam satu gedung dengan gedung fakultas hukum dan master bisnis (4 lantai) yang terpisah dari universitas induk. Didukung dengan perpustakaan hukum besar yang dikelola oleh tenaga pustakawan khusus, tetapi perpustakaan ini masih tergabung dengan perpustakaan jurusan master bisnis.

Rekomendasi:

– Melanjutkan kerjasama dengan pengadilan tinggi Jawa Tengah mengenai penanganan bantuan hukum oleh UPBH (M.o.U KPT Jateng dan Rektor UKSW tahun 1988).

– Pelibatan mahasiswa senior dalam pelayanan hukum di UPBH.

– Promosi UPBH melalui jalur “non-iklan” yaitu pemberitaan di media massa.

– Memberikan perhatian kepada kasus-kasus yang memiliki dampak publik.

– Spesialisasi bidang-bidang pelayanan di UPBH menurut bidang kekhususan para dosen pengacara.

Disampaikan oleh Theofransus Litaay, SH. LLM kepada Setyo Pamungkas (via email) dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan CLED di FH UKSW

Categories: CLED

Pendekatan Klinis: Menjamin Mutu Calon Penegak Hukum

May 20, 2008 Leave a comment

Selama mengenal dan menambah pengetahuan mengenai studi peradilan semu, ada sesuatu yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan profesi penegak hukum di Indonesia. Pengembangan legal practice tidak difokuskan pada proses pembelajaran setelah lulus dari fakultas hukum, tapi dilakukan sejak dini selama masih menjadi mahasiswa. Pembelajaran ini kemudian ditingkatkan guna menjawab kebutuhan kemampuan praktek para penegak hukum.

Di Universitas Indonesia, peradilan semu, berikut dengan segala hal yang terkait, merupakan bagian yang memiliki prestis, bahkan prestasi luar biasa. Kebanggaan dan prestasi tersebut tidak diperoleh secara instan, tapi melalui proses-proses persiapan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini diperoleh setelah beberapa dekade yang lalu FH UI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia — Red) mengadopsi konsep clinical legal education dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajarnya.

Clinical legal education adalah tataran praktis dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam satu program yang terstruktur dan menjadi bagian yang integral dengan fakultas hukum.

Philip Plowden mengasumsikan clinical legal education sebagai “teaching law through exposure to real clients and their problems.” Bahkan olehnya, clinical legal education menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fakultas hukum dan wajib untuk dikembangkan dalam kurikulum pengajaran. Dengan demikian, clinical legal education merupakan sarana terpenting untuk membahani dan membiasakan mahasiswa dalam atmosfer pelaksanaan sistem hukum di Indonesia.

Clinical legal education adalah bentuk pembelajaran hukum, baik secara teoretis, yang kemudian diperdalam dengan praktek, maupun belajar hukum secara menyeluruh dan mendalam mengenai kenyataan praktek penegak hukum.

Secara etimologis, “clinical” berarti “klinis,” yang merupakan kata sifat untuk ilmu pengetahuan. Kemudian “legal” berarti “hukum,” dan “education” berarti “pendidikan.” Dengan demikian, bila disatukan, definisi clinical legal education adalah “pendidikan mengenai ilmu pengetahuan hukum.” Hukum menjadi fokus dalam suatu pembelajaran.

Clinical legal education memiliki cakupan yang mendalam mengenai studi tentang hukum, yakni “a full law centre casework and representation model, advice only model, referral service, representation only service, placement service, street law, and other community projects and simulated clinical activity.”

Keberanian untuk mengadopsi dan mengembangkan konsep clinical legal education tidak mudah ditimbulkan. Konsep ini bukan semata-mata hanya berada pada tataran teoretis yang dimasukkan ke dalam kurikulum, tapi bagaimana mempraktekkannya dalam proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Banyak hal harus disiapkan dan dipikirkan demi melaksanakan suatu cita-cita pembentukan karakter lulusan, yang notabene saat ini sedang “diperdebatkan.”

Clinical legal education memberikan gambaran mengenai upaya-upaya transfer pengetahuan antara pengajar dan mahasiswa tanpa menimbulkan manipulasi (bersifat das sollen saja). Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menghadapi kasus-kasus hukum di lapangan nanti. Paling tidak, diperlukan pendekatan pembelajaran yang baik dan dapat diterima oleh mahasiswa.

Peran aktif staf pengajar di dalam kelas mutlak hanya untuk merangsang kepekaan dan menimbulkan kreativitas mahasiswa. Pendekatan tersebut misalnya, melalui cara memberi peluang bagi terciptanya kurikulum dan pembenahan metode pembelajaran. Perlu disadari pula oleh staf pengajar bahwa yang dididiknya adalah mahasiswa, yang masih dalam tahap belajar, sehingga memerlukan pendampingan serta pengetahuan praktek.

Beberapa hal yang perlu dipahami antara lain: (1) pemberian teori-teori hukum di dalam kelas dibarengi pelaksanaan legal practice dengan menghadapi kasus-kasus sesungguhnya; (2) realitas hukum dan bagaimana mahasiswa dapat membentuk pendapat hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum; (3) legal drafting dan kegunaannya yang tidak terbatas pada sekadar membuat, namun juga menganalisis kasus dan menuangkannya; (4) peningkatan pengetahuan dan pengalaman praktek-praktek bagaimana hukum dan penegak hukum di dunia nyata.

Keterbukaan dan Perubahan Paradigma Pembelajaran
Tanpa bermaksud menggurui, para pengajar seharusnya memiliki keterbukaan untuk menerima keadaan masa kini, dimana mahasiswa dengan kemampuannya masing-masing memiliki kreativitas dan semakin kritis, hingga mahasiswa mendapat kesempatan untuk tahu lebih banyak melalui: (1) pembagian pengalaman-pengalaman hukum; (2) kesempatan untuk menyangkal dan tidak sependapat dengan fakta-fakta yuridis, namun tetap berpijak pada sumber-sumber hukum; (3) pemahaman akan hak–hak untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam studi praktek hukum lewat kurikulum yang terstruktur.

Pendekatan-pendekatan di atas hendaknya juga dibarengi dengan penilaian tentang sejauh mana pengajar dan mahasiswa mampu menerapkannya (tingkat keberhasilan mahasiswa dapat menyerap dan memahami apa yang diberikan). Dalam menerapkan metode pendekatan seperti yang telah diuraikan, setidaknya evaluasi dapat diketahui dengan melihat dua hal sebagai berikut.

Pertama, melalui peningkatan semangat dan komitmen. Mahasiswa bersama-sama dengan pengajar dapat melihat dan mencermati bagaimana situasi dan kondisi yang dibangun dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tingkat keseriusan mahasiswa sebagai subjek, yang diharapkan dapat berperan aktif, dinilai dari: (1) tingkat kemampuan mencermati dan memahami kasus-kasus yang diberikan dan dipraktekkan; (2) peningkatan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisis dan menampilkannya sebagai suatu bentuk presentasi hukum; (3) relevansi pengetahuan hukum yang tidak hanya pada legal practice saja, tapi juga pada ketepatan ilmu hukum yang diterapkan dalam praktek; (4) adanya keaktifan dan kreativitas mahasiswa di dalam dan luar kelas, terutama yang berkaitan dengan studi hukum.

Kedua, dengan melaihat sampai sejauh mana mahasiswa memiliki gambaran praktek seorang penegak hukum sebagai pembela keadilan, yakni bagaimana pengajar menularkan pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dan sampai sejauh mana mahasiswa menyerap dan mengembangkannya dalam suasana akademis, serta dibiasakan dalam atmosfer sistem hukum di Indonesia. Hal itu dapat diketahui dengan situasi dan kondisi dimana mahasiswa mempraktekkan apa yang telah diberikan kepadanya (misalnya, mahasiswa diikutsertakan dalam pendampingan penyelesaian kasus yang nyata), peluang yang diperoleh mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan diri secara aktif, serta bagaimana mahasiswa membahani dan tidak ketinggalan jaman dalam perkembangan produk-produk hukum.

Pengetahuan Tentang Etika dan Profesi Hukum
Mahasiswa yang belajar dan menggunakan hukum sebagai ilmu pengetahuan, hendaknya juga memiliki perilaku sesuai etika penegak hukum yang baik. Kebiasaan-kebiasaan penegak dan penegakan hukum dalam praktek, baik langsung maupun tak langsung, diberikan dan ditanamkan sejak dini, sehingga mahasiswa dapat dinilai apakah mereka sudah memiliki kapabilitas dan moralitas seorang yang mengerti hukum.

Profesionalitas seorang penegak hukum dilihat dari perilaku mahasiswa yang sedang belajar dan berusaha menggali kemampuannya di dalam studi. Tanggungjawab hukum juga dinilai sebagai salah satu indikator sampai sejauh mana mahasiswa dibentuk dan dididik sebagai seorang ahli.

Menurut saya, hal-hal di atas merupakan indikator terpenting dalam mencapai mutu yang diinginkan dan hendak diperoleh melalui studi di fakultas hukum. Pemahaman akan pendidikan hukum yang berorientasi pada profesionalitas disadari arti pentingnya, sehingga mahasiswa akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendukung profesi penegak hukum di masa depan.

Dengan demikian, kalaupun benar asumsi bahwa pendidikan hukum di FH UKSW adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar sangat membutuhkan orang-orang yang ahli hukum, yang berhubungan dengan peradilan, menjadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah.

Saat ini, yang harus segera dilakukan agar lulusan FH UKSW “siap pakai” adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekadar memahami teori, tapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum.

Pembahasan mengenai kurikulum di FH UKSW sebaiknya bukan hanya membahas mengenai apa yang mesti diajarkan atau apa yang mesti diberikan kepada mahasiswa. Tetapi juga mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga harus menghadapkan mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak. Dan, juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap memberi solusi terhadap suatu masalah (problem solving attitude). Dengan demikian, maka pendekatan klinis hukum adalah hal yang paling tepat untuk dilaksanakan di FH UKSW.

(set)

dimuat juga di scientiarum-uksw

Categories: CLED